Free Essay

Pajak Usaha Konstruksi

In: Business and Management

Submitted By hendywirawan
Words 696
Pages 3
Latar Belakang | Rumusan Masalah | Tujuan penelitian | Teori | Alat analisis | | | | Teori itu sendiri | Penelitian terdahulu | | Karakteristik utama yang dimiliki dari industri konstruksi ini adalah pekerjaan yang dilakukan dan didasarkan atas kontrak pembeli kerja. Dalam usaha developer, pada umumnya yang disebut sebagai pendapatan adalah hasil penjualan yang ada pada perusahaan tersebut uang dapat diukur secara moneter sesuai dengan nilai kontrak yang ditetapkan.Perusahaan PT “X” yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang diharuskan melakukan kewajiban perpajakannya. Keunikan usaha bidang konstruksi khususnya dilihat dari pajak yang dikenakan, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan pada proses awal pembangunan, Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada proses berlangsungnya pembangunan, dan Pajak Penghasilan yang dikenakan pada akhir tahun | 1. Bagaimana tahapan proses konstruksi dari pembelian tanah sampai menjual rumah. 2. Bagaimana penggolongan atas barang atau jasa yg digunakan dalam suatu proyek menjadi BKP/JKP dan bukan BKP/JKP. 3. Bagaimana penerapan mekanisme PPN yang tepat dalam hal pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. 4. Bagaimana perhitungan perpajakan yang berkaitan dengan usaha konstruksi dan penyajian dalam LK. | 1. Untuk mengetahui proses usaha konstruksi mulai dari tahap pembebasan tanah sampai terjual perumahan tersebut. 2. Untuk mengetahuin penggolongan atas Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan dalam suatu proyek perumahan. 3. Untuk mengetahui mekanisme pencatatan PPN yang tepat. 4. Untuk mengetahui perhitungan perpajakan yang berkaitan usaha konstruksi dan penyajianya dalam laporan keuangan | | 1. Auliya. 2010. “Anaysis of Value Added Tax on Construction Company (Case Study on PT.Kusiba Karya)”. Gunadarma University. 2. Israelka, Jefta. 2012. “ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT.KALTIMEX LESTARI MAKMUR”. Universitas Gunadarma. 3. Nuruzzaman M. dan Setiady Agus, 2009. “Evaluasi Atas Pengakuan Pendapatan da Beban Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Dalam Kaitannya Terhadap Laporan Laba Rugi Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Tunas Mekar Eka Harpedi)”. STIE Kesatuan Bogor. | * Sempel/objekObjek penelitian ini adalah PT HAMPARAN SOTYA ADELIN yang bergerak dibidang properti. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan staff perusahaan. * Alat uji statistikMenggunakan deskkriptif analitis. |

Hasil penelitian | Kesimpulan | Perusahaan konstruksi ini merupakan Pengusaha kena Pajak (PKP), sebagai PKP, perusahaan mempunyai kewajiban perpajakan yang berkenan dengan pembelian barang kena pajak dan penjualan/ penyerahan jasa kena pajak sehubung dengan pekerjaan sebagai developher yang dilakukannya, selain itu juga berkewajiban menghitung dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai-nya ke kas negara dari PPN atas penjualan sekaligus pembangunan perumahan yang dikerjakan oleh perusahaan.Proyek perumahan ini dikerjakan jika ada pembeli yang memesan atau membeli trumah tersebut, awal pembeli tanggal 10 januari 2012 sampai dengan saat ini. Perumahan Alam Sotya ini memiliki 23 kafling tanah dan sudah pecah sertifikat dengan tipe 30/72 , tipe 38/85, dan tipe 45/105, dan sudah terjual sebanyak 14 kafling tanah. Harga jual tiap rumah berbeda-beda tergantung dari tipe rumah masing-masing, tipe 30/72 dengan harga jual Rp. 140.800.000, tipe 38/85 dengan harga jual Rp. 170.225.000, dan tipe 45/105 dengan harga jual Rp. 203.775.000, semua harga jual tersebut sudah termasuk PPN, PPh final, sarana dan prasarana. Dari 14 unit yang terjual perusahaan mendapatkan laba sebesar Rp. 105.590. 840 dari penjualan tersebut. | 1. Perusahaan merupakan Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang developer perumahan. Dimana perusahaan harus mulai dari kesepakatan pembebasan tanah, membuat sertifikat induk dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), pecah sertifikat atas set plant yang telah direncanakan, penjualan dan pembangunan rumah atas pembelian user. 2. Di dalam proses tersebut, perusahaan tidak lepas dari pembayaran pajak atas kegiatan konstruksi tersebut. Mulai dari pajak BPHB atas permohonan hak atas tanah perusahaan ke Negara, setelah disetujui pembebasan tanah dari pemilik sebelumnya. Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan tiap tahun sekali atas tanah dan bangunan sebelum dipindah tangankan kepada pembeli. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada saat proses pembangunan dan penjualan, saat penjualan telah disepakati antara perusahaan dan pembeli bahwa besarnya Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam harga jual rumah. Untuk PPh final, perusahaan menetapkan didalam harga jual bersama dengan fee marketing, dan semua pajak tersebut nantinya akan disetor ke kas Negara oleh perusahaan. 3. Pendapatan diakui saat diterimana pembayaran atas pembelian rumah dan biaya langsung proyek dinilai sebesar biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Perusahaan menyajikan pendapat sebesar harga jual, yang didalamnya mengandung Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menyebabkan pendapatan yang disajikan terlalu besar. |…...

Similar Documents

Free Essay

Rangkuman Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

...UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Latar Belakang Pembangunan ekonomi telah mengalami banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraanakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong olehkebijakan pembangunan di berbagai bidang. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama ini, masih banyak tantangan dan persoalan seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta. Perkembangan usaha swasta yang terjadi dikarenakan adanya berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi serta adanya persaingan usaha tidak sehat. Fenomena di ini telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, sehingga lebih memperburuk keadaan dan cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Dampak yang terjadi adalah munculnya kesenjangan sosial, ketahanan ekonomi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Melihat situasi dan kondisi tersebut, diperlukan penataan kegiatan usaha di Indonesia agar dunia usaha dapat tumbuh berkembang secara sehat dan benar. Maka disusunlah Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Asas dan Tujuan Asas Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan......

Words: 1616 - Pages: 7

Free Essay

Efektifitas Organisasi Berbasis Team Dalam Industri Jasa Konstruksi

...Efektifitas Organisasi Berbasis Team dalam Industri Jasa Konstruksi Caroline Maretha Sujana, 2012 Abstrak Kesuksesan suatu proyek sangat dipengaruhi oleh keefektifan kerja tim proyek itu sendiri. Tulisan ini mencoba mengkaji hal-hal yang mempengaruhi keefektifan sebuah tim, bagaimana meningkatkannya dan pentingnya evaluasi tim. Dan dari studi kasus PT. Light Instrumenindo Jakarta didapat faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam proyek yang berakar dari ketidakefektifan tim proyek. Pendahuluan Perusahaan jasa konstruksi dalam pembangunan nasional sangat berperan khususnya dalam pembangunan fisik. Dimana dalam menjalankan kegiatannya sering menghadapi kendala, baik internal maupun eksternal, sehingga diperlukan suatu organisasi yang efektif dan sistem manajemen yang balk agar mampu mengatasi kendala tersebut dan proyek selesai pada waktunya dengan kualitas pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kerja sama tim merupakan senjata yang ampuh dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Dengan adanya pembinaan atau pengembangan tim diharapkan terjadi komunikasi, kerja sama, dan kekompakan satuan-satuan kerja dalam organisasi sehingga satuan-satuan kerja tersebut menjadi semakin produktif dan efektif. Mengapa Tim Menjadi Begitu Populer? Sekitar 20 tahun yg lalu, perusahaan-perusahaan seperti W.L.Gore, Volvo & General Foods dianggap aneh ketika memperkenalkan tim ke proses produksi. Tetapi hal tersebut tidaklah berlaku pada masa......

Words: 1917 - Pages: 8

Free Essay

Performance Measurement

...Properti investasi yang diukur pada nilai wajar (ED PSAK 1) * Aset biolojik yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar (ED PSAK 1) * Kewajiban berbunga jangka panjang * Aset dan kewajiban pajak tangguhan * Kepentingan nonpengendalian | 2 | Laporan Laba Rugi | * Laporan laba rugi komprehensif * Informasi yang disajikan dalam laporan Laba Rugi Komprehensif * Laba rugi selama periode * Pendapatan komprehensif lain selama periode * Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan | Tidak sama dengan PSAK yang menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif, SAK ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi. | 3 | Penyajian Perubahan Ekuitas | | Sama dengan PSAK, kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain. | 4 | Catatan Atas Laporan Keuangan | * Catatan atas laporan keuangan * Struktur * Pengungkapan kebijakan Akuntansi * Sumber estimasi ketidakpastian * Modal (ED PSAK 1) * Pengungkapan lain | Sama dengan PSAK, kecuali pengungkapan modal. | 5 | Laporan Arus Kas | * Arus kas aktivitas operasi: metode langsung dan tidak langsung * Arus kas aktivitas investasi * Arus kas aktivitas pendanaan * Arus kas mata uang asing * Arus kas bunga dan dividen, pajak penghasilan, transaksi non-kas | Sama dengan PSAK kecuali:  * Arus kas aktivitas operasi: metode tidak langsung * Arus kas mata uang asing, tidak diatur. | 6 | Laporan......

Words: 1079 - Pages: 5

Free Essay

Pajak

...Belanja Daerah (APBD), dimana sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak sendiri merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.             Sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam membangun pertumbuhan ekonomi karena Indonesia memiliki beraneka ragam kekayaan yang sangat kuat untuk menunjang segala kebutuhan dalam Negeri, namun pada kenyataannya Indonesia hanya mampu menjadi penonton ditengah persaingan global yang begitu selektif. Kebijakan yang sangat kontrofersialpun diambil oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan bergabung dalam pembebasan PPh Pasal 22 dengan Negara Cina, pada konteksnya kebijakan yang diambil sangat menggiurkan karena penduduk Cina yang begitu banyak dibandingkan jumlah penduduk Indonesia dan dapat menjadi sasaran empuk bagi para produsen dalam negeri, akan tetapi para produsen dalam negeri belum mampu untuk bersaing dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh negeri tirai bambu tersebut. Dalam hal ini kedewasaan sangatlah diperlukan dalam melakukan suatu kebijakan karena besar atau kecilnya pendapatan dari PPh Pasal 22 tergantung pada kebijakan yang diambil oleh Peraturan Pemerintah.             Pajak penghasilan pasal 22 atau disingkat PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah......

Words: 3105 - Pages: 13

Free Essay

Usaha Mikro Kecil

...KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Tugas mata kuliah koperasi dan usaha kecil menengah NAMA : RESTA FEBRIYANTI NIM : 070110201028 JURUSAN : MANAJEMEN >> Usaha Mikro Pengertian usaha mikro Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesiadan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-. Kriteria usaha mikro • Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; • Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; • Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; • Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; • Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah; • Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank; • Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Contoh usaha mikro • Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya; • Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan,industri pandai besi pembuat alat-alat; • Usaha......

Words: 1585 - Pages: 7

Free Essay

Penggabungan Usaha, Laporan Keuangan Konsolidasi, Investasi Perusahaan Asosiasi, Special Purpose Entilities (Spe)

...A. PENGGABUNGAN USAHA Penggabungan Usaha adalah penyatuan entitas-entitas usaha. Penggabungan entitas usaha yang terpisah adalah suatu alternatif perluasan secara internal melalui akuisisi atau pengembangan kekayaan perusahaan secara bertahap, dan seringkali memberikan manfaat bagi semua entitas yang bersatu dan pemiliknya. Dunia usaha semakin lama semakin berkembang dan persaingan dalam jenis produk, mutu produk, maupun pemasarannya semakin ramai dan ketat sehingga seringkali timbul persaingan yang tidak sehat dan saling mengalahkan. Untuk mengatasi adanya saling merugikan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, perlu kiranya diadakan suatu bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat ditempuh adalah dengan melalui penggabungan usaha antara dua atau lebih perusahaan dengan perusahaan yang lain baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 22 paragraf 08 tahun 1999 :”Penggabungan usaha (business combination) adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan (uniting wiith) perusahaan lain atau memperoleh kendali (control) atas aktiva dan operasi perusahaan lain” Sifat Penggabungan Usaha • Horizontal integration Adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dalam lini usaha atau pasar yang sama, misalnya perusahaan consumer product bergabung dengan perusahaan consumer......

Words: 3864 - Pages: 16

Free Essay

Kasus Pajak

...tertulis dalam bahasa Indonesia 2. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan PT. ABC dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan (ayat 2). 3. satu surat Keberatan diajukan hanya untuk satu Surat Ketetapan Pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. 4. PT. ABC telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit jumlah yang telah disetujui PT. ABC dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. 5. Diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak, atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali PT. ABC dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaaan diluar kekuasaan PT. ABC. 6. Surat Keberatan ditandatangani oleh PT. ABC, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani bukan oleh PT. ABC, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. 2. Menyikapi STP PPN Masa Januari-Desember 2011 Jawaban: PT. ABC berdasarkan UU KUP No 28 tahun 2007 pasal 16, dapat melakukan permohonan pembetulan (dalam hal ini pengurangan atau penghapusan). Surat Tagihan Pajak disertai alasan mengenai kekeliruan yang dilakukan fiskus menurut PT. ABC. Dalam hal ini PT. ABC dapat memberikan alasan mengenai kekeliruan mengenai penerapan sanksi administrasi atau kekeliruan dalam pengkreditan pajak. Dirjen Pajak memiliki waktu 6 bulan untuk memutuskan......

Words: 1556 - Pages: 7

Free Essay

Pajak

...pendapatan dalam konteks pengukuran. Ketiga,isu tentang perbandingan internasional dan harmonisasi akuntansi menjadi sorotan dalam konteks. Dalam hal ini, Choi dan Levich (1991) menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisa dampak dan relevansi dari perbedaan dalam kemiripan dan ke tidak miripan lingkungan ekonomi. Dalam lingkungan atau situasi akuntansi yang mirip, perbedaan akuntansinya adalah ketidak logisan dan petunjuk ke arah hasil yang tidak bisa dibandingkan. Praktik logikal menyarankan perlakuan akuntansi yang mirip/sama. Ketika lingkungan ekonomi tidak sama, tetapi, seperti kasus investasi internasional, perbedaan akuntansi bisa dibenarkan, khususnya dimana letak ketidak samaan itu ada di peraturan perusahaan, peraturan pajak, sumber keuangan, kebiasaan bisnis, kebudayaan akuntansi dan seterusnya. Disisi lain perlakuan akuntansi serupa mungkin dapat dipertimbangkan saat seperti factor berarti sama. Pentingnya pemahaman factor lingkungan dan budaya begitu ditekankan. Dalam sebuah survei untuk meneliti bagaimana partisipan pasar modal merespon perbedaan akuntansi, Choi dan Levich mencontohkan pendapat dari investor institusional, perusahaan multinasional yang mengeluarkan sekuritas, bank dibawah sekuritas internasional, dan badan regulatory. Hanya 48% dari seluruh responden yang diwawancarai dipengaruhi oleh perbedaan akuntansi internasional, tetapi sepertinya 52% responden yang mengklaim tidak terpengaruh oleh perbedaan akuntansi faktanya “coping”......

Words: 1745 - Pages: 7

Premium Essay

Adhi

...Konsolidasian 5 Consolidated Statements of Cash Flows Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 6 Notes to the Consolidated Financial Statements R-1/079.AGA-S/4.1/2011 PT ADHI KARYA (Persero) Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT ADHI KARYA (Persero) Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION Per 31 Desember 2012 dan 2011 Serta 1 Januari 2011/31 Desember 2010 (Dalam Rupiah Penuh) As of December 31, 2012 , 2011 January 1, 2011/December 31, 2010 (In Full of Rupiah) 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ Catatan/ 2012 2011 *) January 1, 2011 / December 31, 2010 *) Notes Rp Rp Rp ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Piutang Usaha ASSETS 3.d, 3.e, 3.t, 948,845,841,632 552,203,272,822 242,117,620,949 Account Receivables 3.u, 4 Pihak Berelasi Related Parties (Setelah dikurangi penyisihan kerugian (Net of allowancefor impairment loss penurunan nilai Rp 20.725.041.733, of Rp 20.725.041.733, Rp 2.743.419.775 dan Rp 1.572.018.350 per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010) Pihak Ketiga Rp 2,743,419,775 and Rp 1,572,018,350 3.d, 3.u, 5 343,331,721,579 164,740,594,405 349,171,357,992 (Net of allowance for impairment loss penurunan nilai Rp 108.124.387.001, of Rp Rp 108,124,387,001, Rp 86.773.448.287 dan Rp 83.739.708.830 Rp 86,773,448,287 and Rp 83,739,708,830 3.d, 3.s,......

Words: 67677 - Pages: 271

Free Essay

Penerimaan Negara Bukan Pajak

...PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNPB) I. Pengertian Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bahwa dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (disingkat PNBP) merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penetapan APBN dilakukan setelah dilakukan pembahasan antara Presiden dan DPR terhadap usulan RAPBN dari Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2009, APBN ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun......

Words: 610 - Pages: 3

Free Essay

Latar Belakang Cara Membuka Usaha Kecil ( Usaha Membuat Keripik Singkong )

...A. LATAR BELAKANG CARA MEMBUKA USAHA KECIL ( USAHA MEMBUAT KERIPIK SINGKONG ) Di zaman era globalisasi ini banyak hal – hal yang instan, tidak terkecuali makanan . Hal inilah yang cenderung menurunkan kualitas makanan . banyaknya makanan – makanan instan menyebabkan beberapa makanan tradisional sering terabaikan dan menurun jumlahnya di pasaran, sehingga menyebabkan para pembuat makanan tradisional merugi. Adanya persaingan yang cukup ketat dalam pasar makanan tidak menyurutkan langkah saya untuk mencoba memproduksi suatu makanan tradisional yang tidak kalah menarik dengan makanan instan ,dan tentunya mampu bersaing dalam pasar makanan , “keripik singkong” jenis usaha yang akan saya jalankan ini akan di modifikasi dari bentuk maupun rasa sehingga mampu menghasilkan makanan yang berkualitas dan menarik. Adapun makanan ini kami beri nama “KERIPIK SINGKONG UKRIDA”. Kenapa??? Karena berhubungan kami masih kuliah di Universitas yang benama UKRIDA dan menurut saya namanya cukup itu unik. B.  VISI USAHA CARA MEMBUKA USAHA KECIL ( USAHA MEMBUAT KERIPIK SINGKONG ) Memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan Indonesia “keripik singkong” yang mampu menjadi makanan yang berkualitas, menarik dan diterima oleh kalangan masyarakat sebagai makanan cepat saji atau cemilan. B. MISI USAHA CARA MEMBUKA USAHA KECIL ( USAHA MEMBUAT KERIPIK SINGKONG ) Adapun misi yang diterapkan adalah : * Memperkenalkan produk pada masyarakat luas * Memberikan kepuasan pada......

Words: 1271 - Pages: 6

Free Essay

Manajemen Pajak Dan Perncanaan Pajak

...Manajemen Pajak dan Perencanaan Pajak Manajemen pajak merupakan suatu sarana yang dapat digunakan perusahaan untuk membayar kewajiban pajak dengan benar, namun menginginkan adanya penghematan pajak karena dalam undang-undang perpajakan hal ini diperbolehkan. Dengan melakukan manajemen pajak dari awal, memungkinkan perusahaan terhindar dari segala yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak. Langkah awal dalam melakukan manajemen pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Pada umumnya merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar uatang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Secara umum, perencanaan pajak selalu dimulai dengan menetukan apakah suatu transaksi akan menimbulkan pajak. Apabila transaksi atau kejadian tersebut menimbulkan pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya apakah pajak tersebut dapat ditunda. Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat berikut : 1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan 2. Secara bisnis dapat diterima 3. Bukti-bukti pendukung memadai Aspek-Aspek Dalam Perencanaan Pajak 1. Aspek Formal dan Administratif - Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) -      Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; -      Memotong dan/atau memungut pajak; -      Membayar pajak; -      Menyampaikan......

Words: 563 - Pages: 3

Free Essay

Taxes

...BRAWIJAYA Withholding tax Sistem perpajakan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Memotong pajak Menyetorkan ke KPP Melaporkan pajak yang dipotong Manfaat Withholding tax Risiko Strategi Fokus Menjadikan waktu lebih efisien Menghemat biaya Meningkatkan akuntabilitas data Meningkatkan kinerja diri WP dan fiskus Meningkatkan kepatuhan Pengumpulan pajak secara otomatis Meningkatkan penerimaan pajak Withholding tax di Indonesia PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 21 / 26 PPh Pasal 15 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 24 PPh Pasal 22 Identifikasi atas Objek Withholding Tax Objek PPh Pasal 22 Objek PPh Pasal 23 Objek PPh Pasal 26 Objek PPh Pasal 4 ayat 2 • kegiatan usaha di bidang impor & bidang lain yang memperoleh pembayaran barang dari APBN / APBD • Bunga, dividen, dan royalti • Penyerahan jasa yang diterima WP badan • Penyerahan jasa yang diterima WP pribadi (selain yang dipotong PPh Pasal 21) • Objek PPh yang dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto • Objek PPh yang dipotong PPh 26 dan dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto • Bunga dan diskonto obligasi • Penghasilan dari transaksi penjualan saham • Bunga deposito dan tabungan • Hadiah undian • Penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan • Penghasilan dari usaha jasa konstruksi • Penghasilan dari pengalihan harta • Dividen •......

Words: 995 - Pages: 4

Free Essay

Filsafat Pancasia

... KUP-NPWP 1. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. B. Orang Pribadi Yang wajib Memiliki NPWP 1. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun adalah : a. Wajib Pajak sendiri : Rp 15.840.000,-; b. Wajib Pajak kawin : Rp 17.160.000,-; c. Wajib Pajak kawin & Memiliki 1 tanggungan : Rp 18.480.000,-; d. Wajib Pajak kawin & Memiliki 2 tanggungan : Rp 19.800.000,-; e. Wajib Pajak kawin & Memiliki 3 tanggungan : Rp 21.120.000,-. Misalnya, Budi (statusnya sendiri) karyawan di PT A memiliki penghasilan setiap bulannya Rp 2 juta atau setahun Rp 24 juta, dengan demikian Budi wajib memiliki NPWP. C. Cara Mendapatkan NPWP Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan membuka situs Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Langkah-langkahnya adalah : 1. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id. 2. Selanjutnya anda memilih menu......

Words: 4853 - Pages: 20

Free Essay

Pajak

...Latar Belakang Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia selalu giat membangun negerinya dari segala aspek kehidupan. Dan demi terciptanya kesejahteraan rakyat, pemerintah secara terus menerus mengeluarkan kebijakan di hampir seluruh sektor dalam usaha pembangunan negara ini. Pada tahap-tahap awal pelaksanaan pembangunan, struktur penerimaan dalam negeri sangat didominasi oleh penerimaan dari migas. Struktur penerimaan yang bertumpu pada migas, dan dengan harga migas yang tidak stabil di pasar internasional, mempunyai kelemahan tersendiri. Apabila fluktuasi terjadi pada harga migas, itu semua dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam penerimaan negara. Sejak tahun anggaran 1986/1987, komposisi penerimaan negara telah bergeser dari sektor migas yang sebelumnya menjadi sumber utama penerimaan dalam negeri, ke sektor penerimaan di luar migas, terutama penerimaan perpajakan. Pentingnya sektor pajak sebagai penerimaan negara, maka perlu diadakan peningkatan pada sektor tersebut. Untuk kembali meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, pemerintah melakukan berbagai perubahan, khususnya dalam peraturan perpajakan. Salah satu perubahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif PPh Orang Pribadi. Secara historis, perlakuan perpajakan terhadap PTKP ini mengalami banyak perubahan, yang dimulai dari tahun 1993 dengan dikeluarkannya 1 Keputusan M enteri Keuangan No.928/KM K.04/1993 yang terus diubah sampai pada......

Words: 1704 - Pages: 7