Free Essay

Opini Uu Md3

In: Social Issues

Submitted By eninurhasanah
Words 421
Pages 2
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, (MD3)

OPINI :
Dalam revisi UU MD3, salah satu persoalan yang menjadi keberatan publik adalah birokratisasi izin pemeriksaan anggota DPR, karena dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang mempersulit legislator disentuh proses hukum.Dalam hal ini, publik menyoroti adanya birokratisasi izin pemeriksaan anggota DPR yang terkandung dalam Pasal 220 naskah revisi UU MD3.Pasal tersebut mengatur pemeriksaan anggota DPR harus atas izin presiden, sehingga bertentangan dengan ketentuan konstitusi, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Isi revisi UU Nomor 27/2009 tersebut dianggap tendensius untuk melindungi diri sendiri dari jerat hukum tindak pidana korupsi, tidak fair, dan bertentangan dengan arus besar keinginan rakyat untuk memberantas korupsi, khususnya prinsip equality before the law, kesamaan derajat di depan hukum.Hal tersebut tidak sesuai dengan pokok pikiran kedua dalam pembukaan UUD 1945 “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.” Ini merupakan pokok pikiran Sila ke-2 Pancasila yaitu Keadilan Sosial, yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Revisi UU MD3 kali ini, tampaknya, cenderung mendorong ke arah sebaliknya dan masih gagal memasang jaring pengawasan kepada anggota nakal yang bersembunyi di balik legislasi yang mereka ciptakan. Dalam hal tersebut saya sebagai rakyat Indonesia yang mempunyai harapan besar untuk kemajuan Indonesia kedepan RUU MD3 tersebut merupakan UU yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyatnya. Di Indonesia marak terjadi Korupsi seperti halnya diatas saya sebutkan namun sekarang terbentuk UU yg seolah-olah ingin menutupinya hal ini sebagaimana diketahui, DPR berusaha membuat ’’pertahanan diri’’ dan berkelit untuk tidak gampang disidik kepolisian, kejaksaan, serta KPK. Mereka memagari diri dengan pasal yang intinya memuat ketentuan bahwa penyidik, baik kepolisian maupun kejaksaan, harus mendapat izin lebih dahulu dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang akan mereka bentuk sendiri sebagaimana bunyi pasal 245 UU MD3. Jadi penegak hukum tidak bisa melakukan pemeriksaan kepada anggota dewan. Padahal, seperti kita tahu anggota mahkamah kehormatan juga berasal dari partai yang juga anggota DPR, tentu ini rawan terjadi resistensi atau konflik kepentingan. Adanya UU ini bagi saya hanya akan membuat pihak yang kuat semakin kuat , orang yang kaya makin kaya, dan masyarakat yang miskin semakin miskin. Rakyat yang seharusnya berpartisipasi dalam kemajuan bangsa tetapi pemimpin yang di depan memanipulasi peraturan perundangan , apakah disini rakyat hanya sebagai penonton ??? Sungguh disayangkan. Dalam pendidikan pancasila ini saya rasa UU MD3 tidak sesuai atau menyimpang dari ajaran yang terkandung dalam sila-sila pancasila .…...

Similar Documents

Free Essay

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Atas Norma Dan Prosedur Terhadap Independensi Opini Audit

...Sulaiman dan Hutapea V. Jenny 20017) nyatakan : Pada saat ini kebutuhan akan etika cukup penting, karena dengan beretika semuanya akan berjalan secara teratur. dengan mematuhi kode etik profesional maka diharapkan profesi auditor agar berprilaku pantas dan profesional serta melaksanakan audit beserta jasa-jasa terkait dengan mutu yang tinggi. Selain itu seseorang auditor harus mempunyai kepatuhan yang tinggi untuk pengetahuan, pemahaman, dan penerapan etika secara memadai dalam pekerjaan profesionalnya. Pekerjaan profesional harus dikerjakan dengan sepenuhnya melandaskan pada norma profesional dan prosedur auditing. Hal ini diperlukann agar tidak terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh para auditor. 1.2 Rumusan Masalah Tidak semua opini seorang auditor dalam suatu audit adalah relevan dengan kenyataan dan bukti-bukti audit. Oleh karena itu tema sentral dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh tingkat kepatuhan auditor atas norma dan prosedur auditing terhadap independensi auditor. Dengan demikian permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: Apakah ada pengaruh tingkat kepatuhan auditor atas norma dan prosedur auditing terhadap independensi auditor? 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Independensi merupakan standar kualitatif yang diperlukan oleh auditor untuk bertindak dengan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Bagi auditor keharusan memelihara dan atau mempertahankan kepatuhan yang tinggi terhadap norma......

Words: 1592 - Pages: 7

Premium Essay

Sain Bna Uu

...Fall 2012 Sam (Sang-Jin) Han, Ph.D 13. Decision Support Systems Mongolian International University Project #2 T-test and Chi-Square Test TChi- Make an example of T Test and Chi-square test. Chi(Examples should be related to business/management) - Make a group of three people. Every body should present. - Prepare 5 minutes of presentation. Prepare Q & A. - You MUST submit the presentation file by December 3rd 8:30AM. (-10 point will be deducted and additional -1 point/hour will be deducted if your submission are getting late) T-test (Followings should be included): 1. Problem description. 2. Choose the right test (paired or independent). State if the two conditions for T Test are satisfied. 3. H0 and Ha (Specify one tailed or two tailed) 4. Sample size (N) and P-value should be included in the result. P5. Conclusion and references ChiChi-Test: 1. Problem description. 2. H0 and Ha 3. Degree of freedom and P-value should be included in the result P4. Your conclusion and References ChiChi-Square Test: degree of freedom DOF=number of categories -1 Decision Support Systems Decision Tree RuleRule-based System Business Information System, MIU, Sam Han DSS-ES connections These two can be completely different. The differences are technological as well as managerial. But they complement each other, creating powerful and integrated computer based systems that can improve managerial decision making capabilities . (Differences b/w DSS and ES) Objective Who......

Words: 1472 - Pages: 6

Premium Essay

Mr. Uiii Uu I Uhjk Hjk F Jg Ugukg Uk Hkkkkhk Iu

............................................ HR Planning and Budget Approval Budget is the basis of human resource planning. A budget is a plan for controlling the use of funds over a period of time. HRP should be done within the limits of the budget. There is no use in formulating an excellent plan which cannot be implemented because of financial constraints. Managing a human resources department involves budget planning and execution like any other company department. Budget is the basis of human resource planning. HRP should be done within the limits of the budget. There is no use in formulating an excellent plan which cannot be implemented because of financial constraints. HR Budgeting is a powerful financial tool that can estimate the expenditures made by the HR vertical. This strengthens and allows the HR to control the cost rather than letting it control the HR initiative. The budget is drawn parallel to the goals of the organisation. If the organisation expands and requires to register a double digit growth in terms of its strength, it percolate to apportion funds in different areas including recruitment, retention, up-skilling, global mobility management, etc. The allocation of funds would be governed by the HR Strategies. The decision-makers in an organisation remain the main players to approve the budget. The recommendations and inputs are taken from different sources including operation, marketing, logistics and every other vertical within the organisation.......

Words: 1834 - Pages: 8

Free Essay

Uu Akuntan Publik

...ku m UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TEN TANG AKUNTAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional yang berkesinambungan memerlukan perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan; c. bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur profesi akuntan publik yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi akuntan publik; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Akuntan Publik; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ep ha m .g www.djpp.depkumham.go.id ku m ha Menetapkan: 1. 2. 3. 4. 5. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG AKUNTAN PUBLIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam......

Words: 7482 - Pages: 30

Free Essay

Aasfdfdgg

...pemerintahan negara maka sejak tanggal 5 April 2003 telah diundangkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang keuangan negara ini merupakan tonggak reformasi pegelolaan keuangan negara di Indonesia, karena memberikan perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara, dimulai dari pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelolaan dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggugjawaban pelaksanaan APBN dan APBD, termasuk telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU No. 17 Tahun 2003, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, diberlakukan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sejak......

Words: 2599 - Pages: 11

Free Essay

Pengaruh Tindak Lanjut Terhadap Opini

...Pernyataan Masalah Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan audit/pemeriksaan keuangan daerah selain memberikan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga memberikan rekomendasi atas temuan terkait Sistem Pengendalian Intern dan temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun kondisi yang terjadi rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti secara tuntas pada saat pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun berikutnya sehingga terjadi penumpukan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Pertanyaan Penelitian 1. Apakah temuan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara positif terhadap Opini atas LKPD? 2. Apakah temuan kepatuhan terhadap peraturan perundangan berpengaruh secara positif terhadap Opini atas LKPD? 3. Apakah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh secara positif terhadap Opini atas LKPD tahun berikutnya? Kerangka Teori Arens, Elder, dan Beasley (2010:6) mendefinisikan audit sebagai suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Pengertian audit/pemeriksaan oleh Rahmadi Murwanto, et al (2006) merupakan suatu kegiatan menyerap, mengolah, dan merespon data yang dilakukan oleh pihak yang dapat dipercaya dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk...

Words: 388 - Pages: 2

Free Essay

Koperasi

...Jatidiri Koperasi Indonesia Dion Afyn M 1206266605 Definisi Koperasi ( pasal 1 ayat 1 UU No. 25 thn 1992) Koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Landasan dan Asas Koperasi ( Pasal 2 UU No. 25 thn 1992) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan 1. Asas Koperasi Asas Koperasi di Indonesia asalah asas kekeluargaan dan gotong royong. Asas kekeluargaan dalam Koperasi mengqndung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua dan untuk semua Adapun kegotong royongan dalam koperasi mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki keinsyafan dan kesadaran semangat bekerjasama seta tanggung jawab bersama 2. Landasan koperasi Landasan Idiil : Landasan idiil koperasi adalah pancasila artinya setiap aktivitas koperasi senantiasa mendasarkan cita-citanya pada pengalaman dan pelaksanaan Pancasila. Landasan Strutural : Landasan strutural koperasi adalah Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Landasan Gerak : Landasan gerak Koperasi adalah undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur perkoperasian. Dewasa ini kita telah mempunyai undang-undang tentang perkoperasian yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Landasan Mental : Landasan mental...

Words: 779 - Pages: 4

Free Essay

Uu Ketenagakerjaan

...1    UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA BAB I TENTANG ISTILAH-ISTILAH Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubung dengan tempat kerja tersebut; 2. "pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri; 3. "pengusaha" ialah : a. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; b. orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; c. orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang mewakili berkedudukan di luar Indonesia. 4. "direktur" ialah pejabat yang ditunjuk oleh Mneteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang ini. 5. "pegawai pengawas" ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. 6. "ahli keselamatan kerja" ialah tenaga teknis......

Words: 1996 - Pages: 8

Free Essay

Audit

...disampaikan ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 27 Desember 2002, ternyata disampaikan laporan yang berbeda. Laporan itu mencantumkan Pernyataan manajemen PT. Bank Lippo Tbk bahwa Laporan Keuangan yang disampaikan adalah Laporan Keuangan “audited” yang tidak disertai dengan laporan auditor independen yang berisi opini Akuntan Publik. Penyajian laporan juga dilakukan dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 (audited) dan 30 September 2001 (unaudited). Dicantumkan Nilai Agunan Yang Diambil Alih Bersih (“AYDA”) per 30 September 2002 sebesar Rp. 1,42 triliun, total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp. 22,8 triliun, Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar Rp. 1,273 triliun, dan Rasio Kecukupan Modal Minimum (CAR) sebesar 4,23%. Dapat dilihat, bahwa pada tanggal yang sama ditemukan perbedaan. Perbedaan tersebut baik dalam jumlah AYDA, total aktiva, CAR, bahkan kondisi untung rugi. Atas hal tersebut, Pada tanggal 6 Januari 2003, Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja menyampaikan Laporan Keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 kepada manajemen PT. Bank Lippo. Dalam laporan tersebut dikemukakan bahwa Laporan Auditor independen yang berisi opini Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Auditor independen tersebut tertanggal 20 November 2002, kecuali untuk catatan 40a tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40c tertanggal 16 Desember 2002. Penyajian dalam bentuk......

Words: 2259 - Pages: 10

Free Essay

Lippo

...disampaikan ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 27 Desember 2002, ternyata disampaikan laporan yang berbeda. Laporan itu mencantumkan Pernyataan manajemen PT. Bank Lippo Tbk bahwa Laporan Keuangan yang disampaikan adalah Laporan Keuangan “audited” yang tidak disertai dengan laporan auditor independen yang berisi opini Akuntan Publik. Penyajian laporan juga dilakukan dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 (audited) dan 30 September 2001 (unaudited). Dicantumkan Nilai Agunan Yang Diambil Alih Bersih (“AYDA”) per 30 September 2002 sebesar Rp. 1,42 triliun, total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp. 22,8 triliun, Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar Rp. 1,273 triliun, dan Rasio Kecukupan Modal Minimum (CAR) sebesar 4,23%. Dapat dilihat, bahwa pada tanggal yang sama ditemukan perbedaan. Perbedaan tersebut baik dalam jumlah AYDA, total aktiva, CAR, bahkan kondisi untung rugi. Atas hal tersebut, Pada tanggal 6 Januari 2003, Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja menyampaikan Laporan Keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 kepada manajemen PT. Bank Lippo. Dalam laporan tersebut dikemukakan bahwa Laporan Auditor independen yang berisi opini Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Auditor independen tersebut tertanggal 20 November 2002, kecuali untuk catatan 40a tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40c tertanggal 16 Desember 2002. Penyajian dalam......

Words: 2259 - Pages: 10

Free Essay

Uu Pt No 1 Tahun 1995

...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik, secara nasional maupun internasional. b. bahwa disamping bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939 : 569 jo. 717); c. bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas; d. bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu membentuk Undang-undang......

Words: 9856 - Pages: 40

Free Essay

Taxes

...PPh potong pungut berdasarkan bukti potong yang diterima dari pelanggan dengan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan atau audit report laporan keuangannya. Kasus Withholding Tax Muncul Karena Banyaknya Peraturan Terkait UU PPh Sifat Pemotongannya Objek dan Tarif DPP Peraturan Pelaksana Psl 4 ayat (2) Final Gross Amount PP Pasal 15 Tidak Final Net Estimated Income PMK Pasal 21/26 Pasal 22 Pasal 23/26 Pasal 24 Per DJP Hal yang Harus Diperhatikan oleh WP agar Terhindar dari Permasalahan Withholding Tax 1 • Klausul Wtiholding Income Tax Dalam Kontrak 2 • Mengelola Perbedaan Interpretasi Dalam PPh Pemotongan-Pemungutan 3 • Perkuat Peran Pencatatan Akuntansi Dalam Pemotongan Pajak 4 5 • Lakukan Rekonsiliasi Obyek Pemotongan PPh Pot-Put • Perencanaan Pajak pada PPh Potong Pungut Fungsi Klausul Wtiholding Income Tax Dalam Kontrak Mengelola Perbedaan Interpretasi Dalam PPh Pemotongan-Pemungutan payee dapat melakukan riset perpajakan atas perlakuan pajak yang pernah ada sebelumnya yang analog dengan jasa yang dikerjakan oleh payee berdasarkan regulasi yang pernah dikeluarkan oleh pihak otoritas perpajakan payee atau payor dapat menunjuk pihak independen (biasanya konsultan pajak) untuk memberikan opini atas perlakuan perpajakan yang sesuai secara teknis maupun praktis atas kasus di atas apabila masih belum mendapatkan titik temu antara keduanya pengajuan private ruling oleh salah satu pihak kepada pihak otoritas pajak selaku tax......

Words: 995 - Pages: 4

Free Essay

Uu Pemberantasan Tindak Korupsi

...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa; b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; 1 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi,......

Words: 4595 - Pages: 19

Free Essay

Uu Ojk

...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel; c. Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk UndangUndang tentang Otoritas Jasa Keuangan; : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank ... -2- Bank Indonesia Menjadi...

Words: 16066 - Pages: 65

Free Essay

Peran Akuntan Dalam Pasar Modal

...dibutuhkan profesi penunjangan yang independens didalam memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang akan diberikan kepada publik.  Profesi penunjang tersebut adalah akuntan publik. Seperti yang telah dijelaskan, profesi penunjang pasar modal telah diatur dalam UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.  Pasal 80 ayat 1(d) menyatakan :”Profesi penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran, wajib bertanggung jawab, baik sendiri –sendiri maupun bersama –sama atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud”. Ayat 2, “Pihak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf d hanya tertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya”.  Sebagai salah satu pelaku pasar modal, profesi penunjang pasar modal turut bertanggung  jawab dalam mengembangkan pasar modal.  Tanggung jawab utama dari profesi penunjang pasar modal adalah membantu emiten dalam proses go public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan yang sifatnya terus-menerus.  Untuk melaksanakan tanggung  jawab tersebut, profesi penunjang pasar modal perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya serta ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten yang menjadi nasabahnya dalam rangka memenuhi ketentuan pasar modal yang berlaku. Secara jelas bahwa UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur arah dan......

Words: 1460 - Pages: 6