Free Essay

Indonesia Ministry of Health Law\

In: Science

Submitted By ivanisme
Words 8105
Pages 33
LPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang berorientasi kepada pasien diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan...

-25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar
Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Keputusan
Menteri
189/Menkes/SK/III/2006
Nasional;

Kesehatan
Nomor
tentang Kebijakan Obat

10. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2010
Nomor
585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
11. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin
Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR
PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS.
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
2. Standar...

-32. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.
3. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan
Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
4. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
5. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
7. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana
Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah
Farmasi/Asisten Apoteker.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasal 2
Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk:
a. meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian;
b. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan
c. melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).
Pasal 3
(1) Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi standar:
a. pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai; dan
b. pelayanan farmasi klinik.
(2) Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. perencanaan kebutuhan;
b. permintaan;
c. penerimaan;
d. penyimpanan:
e. pendistribusian...

-4e.
f.
g.
h.

pendistribusian; pengendalian; pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan; dan pemantauan dan evaluasi pengelolaan.

(3) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pengkajian resep, penyerahan Obat, dan pemberian informasi Obat;
b. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
c. konseling;
d. ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap);
e. pemantauan dan pelaporan efek samping Obat;
f. pemantauan terapi Obat; dan
g. evaluasi penggunaan Obat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Obat dan Bahan Medis
Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini
Pasal 4
(1) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sumber daya kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sumber daya manusia; dan
b. sarana dan prasarana.
(3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan Puskesmas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5
(1) Untuk menjamin mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, harus dilakukan pengendalian mutu Pelayananan Kefarmasian meliputi:
a. monitoring; dan
b. evaluasi.
(2) Ketentuan...

-5(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian mutu Pelayananan
Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 6
(1) Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi.
(2) Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab.
Pasal 7
Setiap
Apoteker dan/atau Tenaga
Teknis
Kefarmasian yang menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas wajib mengikuti
Standar Pelayanan Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri ini.
Pasal 8
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi.
Pasal 9
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi Puskesmas yang belum memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab, penyelenggaraan
Pelayanan Kefarmasian secara terbatas dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan lain.
(2) Pelayanan Kefarmasian secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai; dan
b. pelayanan resep berupa peracikan Obat, penyerahan Obat, dan pemberian informasi Obat.
(3) Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah pembinaan dan pengawasan
Apoteker yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
(4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
Pasal 10...

-6Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA, ttd NAFSIAH MBOI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 906

-7LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini menjadi pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia termasuk Puskesmas.
Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dasar yang ada di Puskesmas dilakukan sejalan dengan perkembangan kebijakan yang ada pada berbagai sektor. Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi diikuti pula dengan menguatnya kewenangan daerah dalam membuat berbagai kebijakan. Selama ini penerapan dan pelaksanaan upaya kesehatan dalam kebijakan dasar Puskesmas yang sudah ada sangat beragam antara daerah satu dengan daerah lainnya, namun secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang optimal.
Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. -8Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah
Obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu Pelayanan Kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (drug oriented) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (patient oriented) dengan filosofi Pelayanan Kefarmasian
(pharmaceutical care).
B. Ruang Lingkup
Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Obat dan Bahan
Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. -9BAB II
PENGELOLAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan
Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan. Kepala Ruang Farmasi di Puskesmas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis
Pakai yang baik.
Kegiatan pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi:
1. Perencanaan kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
Perencanaan merupakan proses kegiatan seleksi Obat dan Bahan Medis
Habis Pakai untuk menentukan jenis dan jumlah Obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan Puskesmas.
Tujuan perencanaan adalah untuk mendapatkan:
a. perkiraan jenis dan jumlah Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang mendekati kebutuhan;
b. meningkatkan penggunaan Obat secara rasional; dan
c. meningkatkan efisiensi penggunaan Obat.
Perencanaan kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di
Puskesmas setiap periode dilaksanakan oleh Ruang Farmasi di
Puskesmas.
Proses seleksi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan dengan mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi Obat periode sebelumnya, data mutasi Obat, dan rencana pengembangan. Proses seleksi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai juga harus mengacu pada
Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional.
Proses seleksi ini harus melibatkan tenaga kesehatan yang ada di
Puskesmas seperti dokter, dokter gigi, bidan, dan perawat, serta pengelola program yang berkaitan dengan pengobatan.
Proses perencanaan kebutuhan Obat per tahun dilakukan secara berjenjang (bottom-up). Puskesmas diminta menyediakan data pemakaian Obat dengan menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar
Permintaan Obat (LPLPO).

- 10 Selanjutnya Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota akan melakukan kompilasi dan analisa terhadap kebutuhan Obat Puskesmas di wilayah kerjanya, menyesuaikan pada anggaran yang tersedia dan memperhitungkan waktu kekosongan Obat, buffer stock, serta menghindari stok berlebih.
2. Permintaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
Tujuan permintaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah memenuhi kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di
Puskesmas, sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat.
Permintaan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
3. Penerimaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
Penerimaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah suatu kegiatan dalam menerima Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dari Instalasi
Farmasi Kabupaten/Kota sesuai dengan permintaan yang telah diajukan. Tujuannya adalah agar Obat yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Puskesmas.
Semua petugas yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan bertanggung jawab atas ketertiban penyimpanan, pemindahan, pemeliharaan dan penggunaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai berikut kelengkapan catatan yang menyertainya.
Petugas penerimaan wajib melakukan pengecekan terhadap Obat dan
Bahan Medis Habis Pakai yang diserahkan, mencakup jumlah kemasan/peti, jenis dan jumlah Obat, bentuk Obat sesuai dengan isi dokumen (LPLPO), ditandatangani oleh petugas penerima, dan diketahui oleh Kepala Puskesmas. Bila tidak memenuhi syarat, maka petugas penerima dapat mengajukan keberatan.
Masa kedaluwarsa minimal dari Obat yang diterima disesuaikan dengan periode pengelolaan di Puskesmas ditambah satu bulan.
4. Penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
Penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap Obat yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Tujuannya adalah agar mutu obat yang tersedia di puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

- 11 Penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bentuk dan jenis sediaan;
b. stabilitas (suhu, cahaya, kelembaban);
c. mudah atau tidaknya meledak/terbakar; dan
d. narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus.

dengan

5. Pendistribusian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
Pendistribusian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub unit/satelit farmasi Puskesmas dan jaringannya.
Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan Obat sub unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dengan jenis, mutu, jumlah dan waktu yang tepat.
Sub-sub unit di Puskesmas dan jaringannya antara lain:
a. Sub unit pelayanan kesehatan di dalam lingkungan Puskesmas;
b. Puskesmas Pembantu;
c. Puskesmas Keliling;
d. Posyandu; dan
e. Polindes.
Pendistribusian ke sub unit (ruang rawat inap, UGD, dan lain-lain) dilakukan dengan cara pemberian Obat sesuai resep yang diterima (floor stock), pemberian Obat per sekali minum (dispensing dosis unit) atau kombinasi, sedangkan pendistribusian ke jaringan Puskesmas dilakukan dengan cara penyerahan Obat sesuai dengan kebutuhan (floor stock). 6. Pengendalian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
Pengendalian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan Obat di unit pelayanan kesehatan dasar.
Tujuannya adalah agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan Obat di unit pelayanan kesehatan dasar.
Pengendalian Obat terdiri dari:
a) Pengendalian persediaan;
b) Pengendalian penggunaan; dan
c) Penanganan Obat hilang, rusak, dan kadaluwarsa.

- 12 7. Pencatatan, pelaporan dan pengarsipan
Pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penatalaksanaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai secara tertib, baik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di Puskesmas atau unit pelayanan lainnya.
Tujuan pencatatan, pelaporan dan pengarsipan adalah:
a. Bukti bahwa pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai telah dilakukan; b. Sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian; dan
c. Sumber data untuk pembuatan laporan.
8. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis
Pakai
Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis
Pakai dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk:
a. mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai sehingga dapat menjaga kualitas maupun pemerataan pelayanan;
b. memperbaiki secara terus-menerus pengelolaan Obat dan Bahan
Medis Habis Pakai; dan
c. memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan.

- 13 BAB III
PELAYANAN FARMASI KLINIK
Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan
Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
Pelayanan farmasi klinik bertujuan untuk:
1. Meningkatkan mutu dan memperluas cakupan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
2. Memberikan Pelayanan Kefarmasian yang dapat menjamin efektivitas, keamanan dan efisiensi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai.
3. Meningkatkan kerjasama dengan profesi kesehatan lain dan kepatuhan pasien yang terkait dalam Pelayanan Kefarmasian.
4. Melaksanakan kebijakan Obat di Puskesmas dalam rangka meningkatkan penggunaan Obat secara rasional.
Pelayanan farmasi klinik meliputi:
1. Pengkajian Resep, Penyerahan Obat, dan Pemberian Informasi Obat
2. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
3. Konseling
4. Ronde/Visite Pasien (khusus Puskesmas rawat inap)
5. Pemantauan dan Pelaporan Efek Samping Obat (ESO)
6. Pemantauan Terapi Obat (PTO)
7. Evaluasi Penggunaan Obat
1. Pengkajian Resep, Penyerahan Obat, dan Pemberian Informasi Obat
Kegiatan pengkajian resep dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan.
Persyaratan administrasi meliputi:
a. Nama, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien.
b. Nama, dan paraf dokter.
c. Tanggal resep.
d. Ruangan/unit asal resep.
Persyaratan farmasetik meliputi:
a. Bentuk dan kekuatan sediaan.
b. Dosis dan jumlah Obat.
c. Stabilitas dan ketersediaan.
d. Aturan dan cara penggunaan.
e. Inkompatibilitas (ketidakcampuran Obat).
Persyaratan klinis meliputi:
a. Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan Obat.

- 14 b.
c.
d.
e.

Duplikasi pengobatan.
Alergi, interaksi dan efek samping Obat.
Kontra indikasi.
Efek adiktif.

Kegiatan Penyerahan (Dispensing) dan Pemberian Informasi Obat merupakan kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap menyiapkan/meracik Obat, memberikan label/etiket, menyerahan sediaan farmasi dengan informasi yang memadai disertai pendokumentasian. Tujuan:
a. Pasien memperoleh Obat sesuai dengan kebutuhan klinis/pengobatan.
b. Pasien memahami tujuan pengobatan dan mematuhi intruksi pengobatan. 2. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
Merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien.
Tujuan:
a. Menyediakan informasi mengenai Obat kepada tenaga kesehatan lain di lingkungan Puskesmas, pasien dan masyarakat.
b. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan Obat (contoh: kebijakan permintaan Obat oleh jaringan dengan mempertimbangkan stabilitas, harus memiliki alat penyimpanan yang memadai).
c. Menunjang penggunaan Obat yang rasional.
Kegiatan:
a. Memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara pro aktif dan pasif.
b. Menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat atau tatap muka.
c. Membuat buletin, leaflet, label Obat, poster, majalah dinding dan lain-lain. d. Melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap, serta masyarakat.
e. Melakukan pendidikan dan/atau pelatihan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya terkait dengan Obat dan Bahan Medis
Habis Pakai.
f. Mengoordinasikan penelitian terkait Obat dan kegiatan Pelayanan
Kefarmasian.
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan:
a. Sumber informasi Obat.

- 15 b. Tempat.
c. Tenaga.
d. Perlengkapan.
3. Konseling
Merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan Obat pasien rawat jalan dan rawat inap, serta keluarga pasien.
Tujuan dilakukannya konseling adalah memberikan pemahaman yang benar mengenai Obat kepada pasien/keluarga pasien antara lain tujuan pengobatan, jadwal pengobatan, cara dan lama penggunaan Obat, efek samping, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanan dan penggunaan
Obat.
Kegiatan:
a. Membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien.
b. Menanyakan hal-hal yang menyangkut Obat yang dikatakan oleh dokter kepada pasien dengan metode pertanyaan terbuka (openended question), misalnya apa yang dikatakan dokter mengenai Obat, bagaimana cara pemakaian, apa efek yang diharapkan dari Obat tersebut, dan lain-lain.
c. Memperagakan dan menjelaskan mengenai cara penggunaan Obat
d. Verifikasi akhir, yaitu mengecek pemahaman pasien, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan cara penggunaan Obat untuk mengoptimalkan tujuan terapi.
Faktor yang perlu diperhatikan:
a. Kriteria pasien:
1) Pasien rujukan dokter.
2) Pasien dengan penyakit kronis.
3) Pasien dengan Obat yang berindeks terapetik sempit dan poli farmasi. 4) Pasien geriatrik.
5) Pasien pediatrik.
6) Pasien pulang sesuai dengan kriteria di atas.
b. Sarana dan prasarana:
1) Ruangan khusus.
2) Kartu pasien/catatan konseling.

- 16 Setelah dilakukan konseling, pasien yang memiliki kemungkinan mendapat risiko masalah terkait Obat misalnya komorbiditas, lanjut usia, lingkungan sosial, karateristik Obat, kompleksitas pengobatan, kompleksitas penggunaan Obat, kebingungan atau kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menggunakan Obat dan/atau alat kesehatan perlu dilakukan pelayanan kefarmasian di rumah (Home Pharmacy Care) yang bertujuan tercapainya keberhasilan terapi Obat.
4. Ronde/Visite Pasien
Merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan lain-lain.
Tujuan:
a. Memeriksa Obat pasien.
b. Memberikan rekomendasi kepada dokter dalam pemilihan Obat dengan mempertimbangkan diagnosis dan kondisi klinis pasien.
c. Memantau perkembangan klinis pasien yang terkait dengan penggunaan Obat.
d. Berperan aktif dalam pengambilan keputusan tim profesi kesehatan dalam terapi pasien.
Kegiatan yang dilakukan meliputi persiapan, pelaksanaan, pembuatan dokumentasi dan rekomendasi.
Kegiatan visite mandiri:
a. Untuk Pasien Baru
1) Apoteker memperkenalkan diri dan menerangkan tujuan dari kunjungan. 2) Memberikan informasi mengenai sistem pelayanan farmasi dan jadwal pemberian Obat.
3) Menanyakan Obat yang sedang digunakan atau dibawa dari rumah, mencatat jenisnya dan melihat instruksi dokter pada catatan pengobatan pasien.
4) Mengkaji terapi Obat lama dan baru untuk memperkirakan masalah terkait Obat yang mungkin terjadi.
b. Untuk pasien lama dengan instruksi baru
1) Menjelaskan indikasi dan cara penggunaan Obat baru.
2) Mengajukan pertanyaan apakah ada keluhan setelah pemberian
Obat.
c. Untuk semua pasien
1) Memberikan keterangan pada catatan pengobatan pasien.
2) Membuat catatan mengenai permasalahan dan penyelesaian masalah dalam satu buku yang akan digunakan dalam setiap kunjungan. - 17 Kegiatan visite bersama tim:
a. Melakukan persiapan yang dibutuhkan seperti memeriksa catatan pegobatan pasien dan menyiapkan pustaka penunjang.
b. Mengamati dan mencatat komunikasi dokter dengan pasien dan/atau keluarga pasien terutama tentang Obat.
c. Menjawab pertanyaan dokter tentang Obat.
d. Mencatat semua instruksi atau perubahan instruksi pengobatan, seperti Obat yang dihentikan, Obat baru, perubahan dosis dan lainlain.
Hal-hal yang perlu diperhatikan:
a. Memahami cara berkomunikasi yang efektif.
b. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan pasien dan tim.
c. Memahami teknik edukasi.
d. Mencatat perkembangan pasien.
Pasien rawat inap yang telah pulang ke rumah ada kemungkinan terputusnya kelanjutan terapi dan kurangnya kepatuhan penggunaan
Obat. Untuk itu, perlu juga dilakukan pelayanan kefarmasian di rumah
(Home Pharmacy Care) agar terwujud komitmen, keterlibatan, dan kemandirian pasien dalam penggunaan Obat sehingga tercapai keberhasilan terapi Obat.
5. Pemantauan dan Pelaporan Efek Samping Obat (ESO)
Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap Obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis.
Tujuan:
a. Menemukan efek samping Obat sedini mungkin terutama yang berat, tidak dikenal dan frekuensinya jarang.
b. Menentukan frekuensi dan insidensi efek samping Obat yang sudah sangat dikenal atau yang baru saja ditemukan.
Kegiatan:
a. Menganalisis laporan efek samping Obat.
b. Mengidentifikasi Obat dan pasien yang mempunyai resiko tinggi mengalami efek samping Obat.
c. Mengisi formulir Monitoring Efek Samping Obat (MESO).
d. Melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional.
Faktor yang perlu diperhatikan:
a. Kerja sama dengan tim kesehatan lain.
b. Ketersediaan formulir Monitoring Efek Samping Obat.

- 18 6. Pemantauan Terapi Obat (PTO)
Merupakan proses yang memastikan bahwa seorang mendapatkan terapi
Obat
yang efektif, terjangkau memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping.

pasien dengan Tujuan:
a. Mendeteksi masalah yang terkait dengan Obat.
b. Memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang terkait dengan
Obat.
Kriteria pasien:
a. Anak-anak dan lanjut usia, ibu hamil dan menyusui.
b. Menerima Obat lebih dari 5 (lima) jenis.
c. Adanya multidiagnosis.
d. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati.
e. Menerima Obat dengan indeks terapi sempit.
f. Menerima Obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi Obat yang merugikan.
Kegiatan:
a. Memilih pasien yang memenuhi kriteria.
b. Membuat catatan awal.
c. Memperkenalkan diri pada pasien.
d. Memberikan penjelasan pada pasien.
e. Mengambil data yang dibutuhkan.
f. Melakukan evaluasi.
g. Memberikan rekomendasi.
7. Evaluasi Penggunaan Obat
Merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan Obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin Obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau (rasional).
Tujuan:
a. Mendapatkan gambaran pola penggunaan Obat pada kasus tertentu.
b. Melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan Obat tertentu. - 19 BAB IV
SUMBER DAYA KEFARMASIAN
A. Sumber Daya Manusia
Penyelengaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab, yang dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai kebutuhan. Jumlah kebutuhan Apoteker di Puskesmas dihitung berdasarkan rasio kunjungan pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan serta memperhatikan pengembangan Puskesmas. Rasio untuk menentukan jumlah Apoteker di Puskesmas adalah 1 (satu) Apoteker untuk 50 (lima puluh) pasien perhari.
Semua tenaga kefarmasian harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik untuk melaksanakan Pelayanan Kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap tahun dapat dilakukan penilaian kinerja tenaga kefarmasian yang disampaikan kepada yang bersangkutan dan didokumentasikan secara rahasia. Hasil penilaian kinerja ini akan digunakan sebagai pertimbangan untuk memberikan penghargaan dan sanksi (reward and punishment). 1. Kompetensi Apoteker
a. Sebagai Penanggung Jawab
1) mempunyai kemampuan untuk memimpin;
2) mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengelola dan mengembangkan Pelayanan Kefarmasian;
3) mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri;
4) mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak lain; dan
5) mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi, mencegah, menganalisis dan memecahkan masalah.
b. Sebagai Tenaga Fungsional
2) mampu memberikan pelayanan kefarmasian;
3) mampu melakukan akuntabilitas praktek kefarmasian;
4) mampu mengelola manajemen praktis farmasi;
5) mampu berkomunikasi tentang kefarmasian;
6) mampu melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
7) mampu melaksanakan penelitian dan pengembangan.

- 20 Semua tenaga kefarmasian di Puskesmas harus selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam rangka menjaga dan meningkatkan kompetensinya. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kefarmasian dapat dilakukan melalui pengembangan profesional berkelanjutan.
Semua tenaga kefarmasian di Puskesmas melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang dibuat secara tertulis, disusun oleh Kepala Ruang Farmasi, dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. SPO tersebut diletakkan di tempat yang mudah dilihat. Jenis SPO dibuat sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang dilakukan pada Puskesmas yang bersangkutan. Contoh-contoh SPO sebagaimana terlampir.
2. Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan pelatihan adalah salah suatu proses atau upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang kefarmasian atau bidang yang berkaitan dengan kefarmasian secara berkesinambungan untuk mengembangkan potensi dan produktivitas tenaga kefarmasian secara optimal. Puskesmas dapat menjadi tempat pelaksanaan program pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan bagi calon tenaga kefarmasian dan tenaga kefarmasian unit lain.
Tujuan Umum:
a. Tersedianya tenaga kefarmasian di Puskesmas yang mampu melaksanakan rencana strategi Puskesmas.
b. Terfasilitasinya program pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kefarmasian dan tenaga kefarmasian unit lain.
c. Terfasilitasinya program penelitian dan pengembangan bagi calon tenaga kefarmasian dan tenaga kefarmasian unit lain.
Tujuan Khusus:
a. Tersedianya tenaga kefarmasian yang mampu melakukan pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai.
b. Tersedianya tenaga kefarmasian yang mampu melakukan
Pelayanan Kefarmasian.
c. Terfasilitasinya studi banding, praktik dan magang bagi calon tenaga kefarmasian internal maupun eksternal.
d. Tersedianya data Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan konseling tentang Obat dan Bahan Medis Habis Pakai.
e. Tersedianya data penggunaan antibiotika dan injeksi.
f. Terwujudnya Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yang optimal.
g. Tersedianya Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
h. Terkembangnya kualitas dan jenis pelayanan ruang farmasi
Puskesmas.

- 21 3. Pengembangan Tenaga Kefarmasian dan Program Pendidikan
Dalam rangka penyiapan dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan tenaga kefarmasian maka
Puskesmas
menyelenggarakan aktivitas sebagai berikut:
a. Setiap tenaga kefarmasian di Puskesmas mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. b. Apoteker dan/atau Tenaga
Teknis
Kefarmasian harus memberikan masukan kepada pimpinan dalam menyusun program pengembangan staf.
c. Staf baru mengikuti orientasi untuk mengetahui tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.
d. Melakukan analisis kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga kefarmasian.
e. Tenaga kefarmasian difasilitasi untuk mengikuti program yang diadakan oleh organisasi profesi dan institusi pengembangan pendidikan berkelanjutan terkait.
f. Memberikan kesempatan bagi institusi lain untuk melakukan praktik, magang, dan penelitian tentang pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
Pimpinan dan tenaga kefarmasian di ruang farmasi Puskesmas berupaya berkomunikasi efektif dengan semua pihak dalam rangka optimalisasi dan pengembangan fungsi ruang farmasi Puskesmas.
B. Sarana dan Prasarana
Sarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di
Puskesmas meliputi sarana yang memiliki fungsi:
1. Ruang penerimaan resep
Ruang penerimaan resep meliputi tempat penerimaan resep, 1 (satu) set meja dan kursi, serta 1 (satu) set komputer, jika memungkinkan.
Ruang penerimaan resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien.
2. Ruang pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas) Ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas meliputi rak Obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Di ruang peracikan disediakan peralatan peracikan, timbangan Obat, air minum (air mineral) untuk pengencer, sendok Obat, bahan pengemas Obat, lemari pendingin, termometer ruangan, blanko salinan resep, etiket dan label Obat, buku catatan pelayanan resep, buku-buku referensi/standar sesuai kebutuhan, serta alat tulis secukupnya. Ruang ini diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup. Jika memungkinkan disediakan pendingin ruangan (air conditioner) sesuai kebutuhan.

- 22 3. Ruang penyerahan Obat
Ruang penyerahan Obat meliputi konter penyerahan Obat, buku pencatatan penyerahan dan pengeluaran Obat. Ruang penyerahan
Obat dapat digabungkan dengan ruang penerimaan resep.
4. Ruang konseling
Ruang konseling meliputi satu set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi sesuai kebutuhan, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling, formulir jadwal konsumsi
Obat (lampiran), formulir catatan pengobatan pasien (lampiran), dan lemari arsip (filling cabinet), serta 1 (satu) set komputer, jika memungkinkan. 5. Ruang penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Selain itu juga memungkinkan masuknya cahaya yang cukup. Ruang penyimpanan yang baik perlu dilengkapi dengan rak/lemari Obat, pallet, pendingin ruangan (AC), lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan Obat khusus, pengukur suhu, dan kartu suhu.
6. Ruang arsip
Ruang arsip dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dan
Pelayanan Kefarmasian dalam jangka waktu tertentu. Ruang arsip memerlukan ruangan khusus yang memadai dan aman untuk memelihara dan menyimpan dokumen dalam rangka untuk menjamin penyimpanan sesuai hukum, aturan, persyaratan, dan teknik manajemen yang baik.
Istilah ‘ruang’ di sini tidak harus diartikan sebagai wujud ‘ruangan’ secara fisik, namun lebih kepada fungsi yang dilakukan. Bila memungkinkan, setiap fungsi tersebut disediakan ruangan secara tersendiri. Jika tidak, maka dapat digabungkan lebih dari 1 (satu) fungsi, namun harus terdapat pemisahan yang jelas antar fungsi.

- 23 BAB V
PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
Pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah terkait Obat atau mencegah terjadinya kesalahan pengobatan atau kesalahan pengobatan/medikasi (medication error), yang bertujuan untuk keselamatan pasien (patient safety).
Unsur-unsur yang mempengaruhi mutu pelayanan:
a. Unsur masukan (input), yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan dana, dan Standar Prosedur Operasional.
b. Unsur proses, yaitu tindakan yang dilakukan, komunikasi, dan kerja sama. c. Unsur lingkungan, yaitu kebijakan, organisasi, manajemen, budaya, respon dan tingkat pendidikan masyarakat.
Pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian terintegrasi dengan program pengendalian mutu pelayanan kesehatan Puskesmas yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
Kegiatan pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian meliputi:
a. Perencanaan, yaitu menyusun rencana kerja dan cara monitoring dan evaluasi untuk peningkatan mutu sesuai standar.
b. Pelaksanaan, yaitu:
1) monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan rencana kerja
(membandingkan antara capaian dengan rencana kerja); dan
2) memberikan umpan balik terhadap hasil capaian.
c. Tindakan hasil monitoring dan evaluasi, yaitu:
1) melakukan perbaikan kualitas pelayanan sesuai standar; dan
2) meningkatkan kualitas pelayanan jika capaian sudah memuaskan.
Monitoring merupakan kegiatan pemantauan selama proses berlangsung untuk memastikan bahwa aktivitas berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Monitoring dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang melakukan proses. Aktivitas monitoring perlu direncanakan untuk mengoptimalkan hasil pemantauan.
Contoh: monitoring pelayanan resep, monitoring penggunaan Obat, monitoring kinerja tenaga kefarmasian.
Untuk menilai hasil atau capaian pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian, dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap data yang dikumpulkan yang diperoleh melalui metode berdasarkan waktu, cara, dan teknik pengambilan data.

- 24 Berdasarkan waktu pengambilan data, terdiri atas:
a. Retrospektif: pengambilan data dilakukan setelah pelayanan dilaksanakan.
Contoh: survei kepuasan pelanggan, laporan mutasi barang.
b. Prospektif: pengambilan data dijalankan bersamaan dengan pelaksanaan pelayanan.
Contoh: Waktu pelayanan kefarmasian disesuaikan dengan waktu pelayanan kesehatan di Puskesmas, sesuai dengan kebutuhan.
Berdasarkan cara pengambilan data, terdiri atas:
a. Langsung (data primer): data diperoleh secara langsung dari sumber informasi oleh pengambil data. Contoh: survei kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan kefarmasian. b. Tidak Langsung (data sekunder): data diperoleh dari sumber informasi yang tidak langsung.
Contoh: catatan penggunaan Obat, rekapitulasi data pengeluaran Obat.
Berdasarkan teknik pengumpulan data, evaluasi dapat dibagi menjadi:
a. Survei
Survei yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner.
Contoh: survei kepuasan pelanggan.
b. Observasi
Observasi yaitu pengamatan langsung aktivitas atau proses dengan menggunakan cek list atau perekaman. Contoh: pengamatan konseling pasien. Pelaksanaan evaluasi terdiri atas:
a. Audit
Audit merupakan usaha untuk menyempurnakan kualitas pelayanan dengan pengukuran kinerja bagi yang memberikan pelayanan dengan menentukan kinerja yang berkaitan dengan standar yang dikehendaki dan dengan menyempurnakan kinerja tersebut. Oleh karena itu, audit merupakan alat untuk menilai, mengevaluasi, menyempurnakan pelayanan kefarmasian secara sistematis.
Terdapat 2 macam audit, yaitu:

1) Audit Klinis

Audit Klinis yaitu analisis kritis sistematis terhadap pelayanan kefarmasian, meliputi prosedur yang digunakan untuk pelayanan, penggunaan sumber daya, hasil yang didapat dan kualitas hidup pasien. Audit klinis dikaitkan dengan pengobatan berbasis bukti.

- 25 2) Audit Profesional

Audit Profesional yaitu analisis kritis pelayanan kefarmasian oleh seluruh tenaga kefarmasian terkait dengan pencapaian sasaran yang disepakati, penggunaan sumber daya dan hasil yang diperoleh.
Contoh: audit pelaksanaan sistem manajemen mutu.

b. Review (pengkajian)
Review (pengkajian) yaitu tinjauan atau kajian terhadap pelaksanaan pelayanan kefarmasian tanpa dibandingkan dengan standar. Contoh: kajian penggunaan antibiotik.

- 26 BAB VI
PENUTUP
Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Untuk keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas ini diperlukan komitmen dan kerja sama semua pemangku kepentingan terkait. Hal tersebut akan menjadikan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas semakin optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh pasien dan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra Puskesmas dan kepuasan pasien atau masyarakat.
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA, ttd NAFSIAH MBOI

.

CONTOH STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PEMINDAHAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
Nama
Sarana Pelayanan
..................................
Disusun oleh
……………………..
Tanggal...................

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PEMINDAHAN OBAT DAN BAHAN MEDIS
HABIS PAKAI
BAGIAN
SEKSI

Halaman 1 dari 1
No..……………………
Tanggal berlaku
…………………….......

Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Mengganti No.
…………………….......
……….....…………….
………………...............
Tanggal....................... Tanggal....................... Tanggal........................

1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk meminimalkan kesalahan pengambilan dan mempercepat proses penyerahan obat dan bahan medis habis pakai
2. PENANGGUNG JAWAB
Apoteker /Kepala Ruang Farmasi di Puskesmas
3. PROSEDUR
a.
Memastikan sediaan yang diambil dari tempat persediaan adalah benar dan sesuai dengan resep yang diterima
b.
Memeriksa dengan teliti label sediaan seperti No. Batch dan tanggal kadaluwarsa
c.
Memindahkan obat dan bahan medis habis pakai dilakukan secara FIFO (First In
First Out) atau FEFO (First Expired First Out)
d.
Memastikan bahwa bagian strip yang terpotong memuat No. Batch dan tanggal daluwarsa pada saat memotong strip
Catatan :
- Hati-hati saat memotong strip, karena pada saat memotong strip berlebihan dapat memperlihatkan tablet/kapsul di dalam strip
- Jangan menyimpan obat dan bahan medis habis pakai dalam satu wadah dengan kekuatan yang berbeda
Disusun oleh:

Diperiksa oleh:

Disetujui oleh:

-2CONTOH STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PELAYANAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
Nama
Sarana Pelayanan
................................
Disusun oleh
……………………..
Tanggal...................

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PELAYANAN OBAT DAN BAHAN MEDIS
HABIS PAKAI
BAGIAN
SEKSI

Halaman 1 dari 1
No..……………………
Tanggal berlaku
…………………….......

Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Mengganti No.
……………………........
……….....…………….
………………...............
Tanggal......................... Tanggal...................... Tanggal........................

1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan tertulis dari dokter dan dokter gigi
2. PENANGGUNG JAWAB
Apoteker /Kepala Ruang Farmasi di Puskesmas
3. PROSEDUR
a. Skrining Resep
1) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan resep yaitu nama dokter, nomor ijin praktek, alamat, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau paraf dokter serta nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien.
2) Melakukan pemeriksaan kesesuaian farmasetik yaitu bentuk sediaan, dosis, frekuensi, kekuatan, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian obat
3) Mengkaji aspek klinis dengan cara melakukan patient assessment kepada pasien yaitu adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan kondisi khusus lainnya), keluhan pasien dan hal lain yang terkait dengan kajian aspek klinis. Instruksi kerja : patient assessment terlampir (contoh: menggunakan metode 3 prime question)
4) Menetapkan ada tidaknya masalah terkait obat (drug related problem = DRP) dan membuat keputusan profesi (komunikasi dengan dokter, merujuk pasien ke sarana kesehatan terkait dan sebagainya)
5) Mengkomunikasikan ke dokter tentang masalah resep apabila diperlukan
6) Membuat kartu/catatan pengobatan pasien (patient medication record)

b. Melakukan penyiapan dan penyerahan obat dan bahan medis habis pakai ke pasien
Disusun oleh:

Diperiksa oleh:

Disetujui oleh:

-3CONTOH STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENYIAPAN DAN PENYERAHAN RESEP RACIKAN
Nama
Sarana Pelayanan
................................
Disusun oleh
……………………..
Tanggal...................

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENYIAPAN DAN PENYERAHAN RESEP
RACIKAN
BAGIAN
SEKSI

Halaman 1 dari 2
No..……………………
Tanggal berlaku
…………………….......

Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Mengganti No.
……………………........
……….....…………….
………………...............
Tanggal......................... Tanggal....................... Tanggal.......................

1.

TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan tertulis dari dokter dan dokter gigi

2.

PENANGGUNG JAWAB
Apoteker /Kepala Ruang Farmasi di Puskesmas

3.

PROSEDUR
Penyiapan obat racikan
1) Menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep
2) Menghitung kesesuaian dosis dan tidak melebihi dosis maksimum
3) Mengambil obat dan pembawanya dengan menggunakan sarung tangan/alat/ spatula/sendok 4) Menutup kembali wadah obat setelah pengambilan dan mengembalikan ke tempat semula (untuk tablet dalam kaleng)
5) Mencatat pengeluaran obat pada kartu stok
6) Bahan baku obat ditimbang pada timbangan yang sesuai (jika ada)
7) Untuk bahan obat yang jumlahnya lebih kecil dari 30 mg maka harus dibuat pengenceran dengan zat netral
8) Jika memungkinkan selalu dibuat bobotnya 0.5 gram
9) Dengan memperhatikan faktor inkompatibilas obat, lakukan penggerusan dan campur hingga homogen
10) Serbuk dibagi-bagi menurut penglihatan, sebanyak-banyaknya 10 bungkus. Untuk serbuk yang akan dibagi dalam jumlah lebih dari 10 bungkus, serbuk dibagi dengan jalan menimbang dalam sekian bagian, sehingga dari setiap bagian sebanyak-banyaknya dapat dibuat 10 bungkus serbuk. Penimbangan satu persatu diperlukan jika pasien memperoleh dosis yang lebih dari 80 % takaran maksimum untuk sekali atau dalam 24 jam.
11) Serbuk dikemas dengan kertas perkamen, kapsul atau kemasan plastik lekat.
12) Menyiapkan etiket warna putih.
13) Menulis nama pasien, nomor resep, tanggal resep, cara pakai sesuai permintaan pada resep serta petunjuk dan informasi lain.
Disusun oleh:

Diperiksa oleh:

Disetujui oleh:

-4CONTOH STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENYIAPAN DAN PENYERAHAN SIRUP KERING
Nama
Sarana Pelayanan
..................................
Disusun oleh
……………………..
Tanggal...................

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENYIAPAN DAN PENYERAHAN SIRUP
KERING
BAGIAN
SEKSI
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
……………………........
……….....…………….
Tanggal........................ Tanggal......................

Halaman 1 dari 1
No..……………………
Tanggal berlaku
…………………….......
Mengganti No.
………………...............
Tanggal........................

1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan tertulis dari dokter dan dokter gigi
2. PENANGGUNG JAWAB
Apoteker /Kepala Ruang Farmasi di Puskesmas.
3. PROSEDUR
a. Peracikan sediaan farmasi
1) Menyiapkan sirup kering sesuai dengan permintaan pada resep
2) Mencatat pengeluaran obat pada kartu stok
3) Membuka botol obat, apabila pengenceran dilakukan di Puskesmas
4) Mengencerkan sirup kering dengan air yang layak minum sesuai takaran
5) Menyiapkan etiket warna putih dan label kocok dahulu
6) Menulis nama pasien, nomor resep, tanggal resep, cara pakai sesuai permintaan pada resep serta petunjuk dan informasi lain.
b.

Penyerahan obat sirup kering
1) Melakukan pemeriksaan akhir sebelum dilakukan penyerahan (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep)
2) Memanggil nama dan nomor tunggu pasien
3) Memeriksa identitas dan alamat pasien
4) Menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat
5) Meminta pasien untuk mengulang informasi yang telah disampaikan
6) Menyimpan resep pada tempatnya dan mendokumentasikan
7) Mendokumentasikan semua tindakan apoteker dalam Catatan Pengobatan Pasien
(patient medication record = PMR)
8) Monitoring ke pasien tentang keberhasilan terapi, efek samping dan sebagainya.
Disusun oleh:

Diperiksa oleh:

Disetujui oleh:

-5CONTOH STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PELAYANAN INFORMASI OBAT
Nama
Sarana Pelayanan
...............................

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PELAYANAN INFORMASI OBAT

Halaman 1 dari 1
No..……………………
Tanggal berlaku
…………………….......

BAGIAN
SEKSI
……………………
………………….
Disusun oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Mengganti No.
……………………..
……………………........
……….....…………….
………………...............
Tanggal................... Tanggal.......................... Tanggal..................... Tanggal........................
1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh
Apoteker untuk memberikan informasi dan konsultasi secara akurat, tidak bias, faktual, terkini, mudah dimengerti, etis dan bijaksana
2. PENANGGUNG JAWAB
Apoteker /Kepala Ruang Farmasi di Puskesmas
3. PROSEDUR
a. Memberikan informasi kepada pasien berdasarkan resep atau catatan pengobatan pasien (patient medication record) atau kondisi kesehatan pasien baik lisan maupun tertulis b. Melakukan penelusuran literatur bila diperlukan, secara sistematis untuk memberikan informasi
c. Menjawab pertanyaan pasien dengan jelas dan mudah dimengerti, tidak bias, etis dan bijaksana baik secara lisan maupun tertulis
d. Hal-hal yang perlu disampaikan kepada pasien :
1) Jumlah, jenis dan kegunaan masing-masing obat
2) Bagaimana cara pemakaian masing-masing obat yang meliputi : bagaimana cara memakai obat, kapan harus mengkonsumsi/menggunakan obat, seberapa banyak/dosis dikonsumsi sebelumnya, waktu sebelum atau sesudah makan, frekuensi penggunaan obat/rentang jam penggunaan
3) Bagaimana cara menggunakan peralatan kesehatan
4) Peringatan atau efek samping obat
5) Bagaimana mengatasi jika terjadi masalah efek samping obat
6) Tata cara penyimpanan obat
7) Pentingnya kepatuhan penggunaan obat
e. Menyediakan informasi aktif (brosur, leaflet, dan lain-lain)
f. Mendokumentasikan setiap kegiatan pelayanan informasi obat
Disusun oleh:

Diperiksa oleh:

Disetujui oleh:

-6CONTOH STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
KONSELING
Nama
Sarana Pelayanan
..................................
Disusun oleh
……………………..
Tanggal................

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
KONSELING

Halaman 1 dari 1
No..……………………
Tanggal berlaku
…………………….......

BAGIAN
SEKSI
………………..
…………………
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Mengganti No.
……………………........ ……….....…………….
………………...............
Tanggal………………. Tanggal..................... Tanggal.........................

1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk melakukan kegiatan konseling pasien dengan resep, sesuai dengan kondisi pasien
2. PENANGGUNG JAWAB
Apoteker/Kepala Ruang Farmasi di Puskesmas
3. PROSEDUR
a. Membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien/keluarga pasien
b. Menanyakan 3 (tiga) pertanyaan kunci menyangkut obat yang dikatakan oleh dokter kepada pasien dengan metode pertanyaan terbuka (open-ended question).
Untuk resep baru bisa dengan 3 prime question :
1) Apa yang telah dokter katakan mengenai obat ini ?
2) Bagaimana dokter menerangkan cara pemakaian ?
3) Apa hasil yang diharapkan dokter dari pengobatan ini ?

c.
d.

e.

Untuk resep ulang :
1) Apa gejala atau keluhan yang dirasakan pasien?
2) Bagaimana cara pemakaian obat?
3) Apakah ada keluhan selama penggunaan obat?
Memperagakan dan menjelaskan mengenai pemakaian obat tertentu (inhaler, suppositoria, obat tetes, dan lain-lain)
Melakukan verifikasi akhir meliputi :
1) Mengecek pemahaman pasien
2) Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan cara penggunaan obat untuk mengoptimalkan terapi
Melakukan pencatatan konseling yang dilakukan pada kartu pengobatan
Disusun oleh:

Diperiksa oleh:

Disetujui oleh:

-7CONTOH STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PELAYANAN HOME CARE
Sarana
Pelayanan
...........................
....
Disusun oleh
……………………..
.
Tanggal
...........................
....

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PELAYANAN HOME CARE
BAGIAN
………………….
Diperiksa oleh
……………………......
.
Tanggal
...............................
.....

SEKSI
…………………
Disetujui oleh
……………....……

Tanggal
….........................
....

Halaman 1 dari 1
No
……………………
Tanggal berlaku
………………….
Mengganti No.
………………........
..
Tanggal
...........................
....

1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian yang diberikan di rumah untuk pasien yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan datang ke Apotek
2. PENANGGUNG JAWAB
Apoteker /Kepala Ruang Farmasi di Puskesmas
3. CARA HOME CARE
a. Dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah pasien
b. Dengan melalui telepon
4. RUANG LINGKUP
a. Informasi penggunaan obat
b. Konseling pasien
c. Memantau kondisi pasien pada saat menggunakan obat dan kondisi pasien setelah menggunakan obat serta kepatuhan pasien dalam minum obat
5. PROSEDUR a Melakukan seleksi pasien melalui kartu/ catatan pengobatan pasien
(patient medication record = PMR) b Menawarkan kepada pasien untuk dilakukan pelayanan home care. c Mempelajari riwayat pengobatan pasien dari catatan pengobatan pasien (patient medication record = PMR). d Melakukan kesepakatan untuk melaksanakan kunjungan ke rumah. e Melakukan kunjungan ke rumah. f Melakukan tindak lanjut dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang ada atau kunjungan berikutnya secara berkesinambungan. g Melakukan pencatatan dan evaluasi pengobatan setelah kunjungan dan tindak lanjut yang telah dilakukan.
Disusun oleh:

Diperiksa oleh:

Disetujui oleh:

-8FORMULIR PELAYANAN INFORMASI OBAT
No. …..... Tanggal : …………………………….. Waktu : …… Metode :
Lisan/Tertulis/Telepon )*
1. Identitas Penanya
Nama ………………………………………………….. No. Telp.
……………………………………
Status : Pasien / Keluarga Pasien / Petugas Kesehatan
(………………………………………..)*
2. Data Pasien
Umur : …….tahun; Tinggi : ….... cm; Berat : ………kg; Jenis kelamin : Lakilaki/Perempuan )*
Kehamilan : Ya (……minggu)/Tidak )*
Menyusui : Ya/Tidak )*
3. Pertanyaan
Uraian Pertanyaan :
…………………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………………
…..
Jenis Pertanyaan:
Identifikasi Obat
Stabilitas
Farmakokinetika
Interaksi Obat
Dosis
Farmakodinamika
Harga Obat
Keracunan
Ketersediaan Obat
Kontra Indikasi
Efek Samping Obat
Lain-lain
…………………..
Cara Pemakaian
Penggunaan
Terapeutik
4. Jawaban
…………………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………………
…..
5. Referensi
…………………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………………
…..
6. Penyampaian Jawaban : Segera/Dalam 24 jam/Lebih dari 24 jam )*
Apoteker yang menjawab : …………………………………………………………………………
Tanggal : ……………………………… Waktu : ………………………………….
Metode Jawaban : Lisan/Tertulis/Telepon )*
*) coret yang tidak perlu

-9FORMULIR KUESIONER KEPUASAN PASIEN
KUESIONER KEPUASAN PASIEN
Persepsi Konsumen Terhadap
Kefarmasian di Puskesmas

Harapan

dalam

Pelayanan

Beri tanda contreng (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian
Bapak/Ibu Sdr/Sdri.
No
1
2
3
4
5
6

Jenis Pelayanan
Ketanggapan Apoteker terhadap Pasien
Keramahan Apoteker
Kejelasan Apoteker dalam
Memberikan Informasi Obat
Kecepatan Pelayanan Obat
Kelengkapan Obat dan Alat
Kesehatan

Sangat
Puas
3

Puas
2

Kenyamanan Ruang Tunggu

7

Kebersihan Ruang Tunggu
Ketersediaan Brosur, Leaflet,
8 Poster, dan lain-lain sebagai
Informasi Obat/Kesehatan
SKOR TOTAL
Saran

: _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Tidak
Puas
1

- 10 -

LEMBAR CHECKLIST PEMBERIAN INFORMASI OBAT PASIEN
RAWAT JALAN
PERIODE …………….
Puskesmas

: ………………

Hari/Tgl

:…………........
INFORMASI YANG DIBERIKAN

9

10

Catatan:
-

Kolom (2)
Kolom (3)
Kolom (4)
Kolom (5)
Kolom (6)
Kolom (7)
Kolom (8)
Kolom (9)
Kolom (10)
Kolom (11)
Kolom (12)
Kolom (13)
Kolom (14)
Kolom (15)
Kolom (16)
Kolom (17)
Kolom (18)

: diisi dengan nama pasien rawat jalan
: diisi dengan umur pasien
: diisi dengan asal poliklinik
: diisi dengan diagnosis pasien
: diisi dengan pemeriksaan penunjang pasien (misal pemeriksaan lab)
: diisi dengan tanda (√) bila diberi informasi tentang nama obat
: diisi dengan tanda (√) bila diberi informasi tentang jenis sediaan
: diisi dengan tanda (√) bila diberi informasi tentang dosis obat
: diisi dengan tanda (√) bila diberi informasi tentang cara pemakaian obat
: diisi dengan tanda (√) bila diberi informasi tentang cara penyimpanan
: diisi dengan tanda (√) bila diberi informasi tentang indikasi obat
: diisi dengan tanda (√) bila diberi informasi tentang kontraindikasi obat
: diisi dengan tanda (√) bila diberi informasi tentang stabilitas
: diisi dengan tanda (√) bila diberi informasi tentang efek samping
: diisi dengan tanda (√) bila diberi informasi tentang interaksi
: diisi dengan tanda (√) bila diberi informasi tentang hal lain
: diisi dengan nama dan paraf petugas farmasi

11

12

13

14

15

16

LAIN-LAIN

8

INTERAKSI

7

EFEK SAMPING

6

STABILITAS

5

KONTRAINDIKASI

4

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Dst..

INDIKASI

PENUNJANG

PENYIMPANAN

Dx

CARA PAKAI

POLI

DOSIS

UMUR

3

PASIEN

SEDIAAN

1

NAMA

NAMA OBAT

NO

17

Petugas

18

CATATAN PENGOBATAN PASIEN

Form. PMR

Nama/No.Reg. : ______________________________________
: ______________________________________

Jenis Kelamin & Umur

: ______________________________________

No. Telp/HP

Tgl.

: ______________________________________

Alamat

No

Pekerjaan

: ______________________________________

TB/BB/Gol. Darah

: ______________________________________

Nama Dokter

Kasus

Terapi
(Nama Obat/Dosis/Cara Pemberian)

Catatan Pelayanan Apoteker/Pengelola Obat

Form. 1

LAPORAN BULANAN PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
Nama Puskesmas
Kabupaten/Kota
Provinsi
Laporan Bulan/tahun

No

Tanggal

(1)

:…………………………......................................
: ……………………………………………………….
: …………………………………………...................
: ………………………………/tahun ……………...

(2)

Jenis Pelayanan Resep
Rawat Jalan
Rawat Inap
(3)
(4)

TOTAL

Yang Melaporkan,
Pengelola Obat

…………………………………………
NIP. ……………………………….
Catatan:
Kolom (3)
Kolom (4)
Kolom (5)
Kolom (6)
-

n

Perawatan/Non Perawatan : …………….

Konseling

Informasi Obat

(5)

(6)

N

……………,………….20……
Mengetahui,
Kepala Puskesmas

…………………………………….
NIP. ……………………………………

: diisi jumlah lembar resep yang diterima dari rawat jalan dalam satu hari
: diisi jumlah lembar resep yang diterima dari rawat inap dalam satu hari
: diisi jumlah pasien yang mendapatkan konseling obat serta didokumentasikan
: diisi jumlah pasien yang mendapatkan informasi obat tentang penggunaan, cara penyimpanan, efek samping dll serta didokumentasikan : diisi jumlah TOTAL lembar resep yang diterima dari rawat jalan dan rawat inap dalam satu hari

Laporan ditujukan kepada (fax/ email):
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi (sebagai tembusan)
3. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian – Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes (fax : 021-5203878 / email: ditbinayanfar@yahoo.co.id
(sebagai tembusan)

13

Form. 2

REKAP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
LAPORAN BULANAN PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
Kabupaten/Kota
: ……………………………………………………………………………
Provinsi
: ……………………………………………………………………………
Laporan Bulan/tahun
: …………………………………/tahun ……………..
Total Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non perawatan di Kab/Kota (Kondisi 1 Januari tahun berjalan) : …………………
No
(1)

Nama Puskesmas
(Perawatan/Non Perawatan)
(2)

Jumlah R/

Jumlah Konseling

Jumlah Informasi Obat

(3)

(4)

(5)

N

Yang melaporkan,
Petugas/Penanggung Jawab Farmasi
Dinas Kesehatan Kab/Kota
……………………………………. ……
NIP. …………………………………….
Catatan:
Kolom (2)
Kolom (3)
Kolom (4)
Kolom (5)
N

…………………………,…………………….20……
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan Kab/kota

………………………………………….
NIP. ……………………………………

: diisi nama puskesmas perawatan/ non perawatan yang melaporkan pelaksanaan pelayanan kefarmasian
: diisi jumlah TOTAL lembar resep yang diterima dari rawat jalan dan rawat inap satu hari
: diisi jumlah pasien puskesmas perawatan/ non perawatan yang mendapatkan konseling obat serta didokumentasikan
: diisi jumlah pasien puskesmas perawatan/ non perawatan yang mendapatkan informasi obat tentang penggunaan, cara penyimpanan, efek samping dll serta didokumentasikan
: diisi jumlah TOTAL Puskesmas perawatan dan non perawatan yang melaporkan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Kab/Kota

Laporan ditujukan kepada (fax/ email):
1.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2.
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian – Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes (fax : 021-5203878 / email: ditbinayanfar@yahoo.co.id ) (sebagai tembusan)

14

Form. 3

REKAPITULASI DINAS KESEHATAN PROVINSI
LAPORAN BULANAN PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
Provinsi
: ……………………………………………………………………………
Laporan Bulan/tahun
: …………………………………/tahun ……………..
Total Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan (Kondisi 1 Januari tahun berjalan) : ......(Y)...
No

Kabupaten

Total puskesmas perawatan dan non perawatan yang melaksanakan Pelayanan kefarmasian

(1)

(2)

(3)

TOTAL
PERSENTASE

Yang Melaporkan,
Petugas/Penanggung Jawab Farmasi
Dinas Kesehatan Provinsi

…………………………………….
……
NIP. …………………………………….

N
%
……….……,……….20………
Mengetahui
Penanggung Jawab Farmasi

………………………………………….
NIP. ……………………………………

Catatan:
- Kolom (2)
: diisi nama Kabupaten/ Kota yang melaporkan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di puskesmas
- Kolom (3)
: diisi jumlah puskesmas perawatan dan non perawatan yang melaporkan pelaksanaan kefarmasian di Kab/ Kota
- N
: diisi jumlah TOTAL puskesmas perawatan dan non perawatan yang melaporkan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di provinsi
- %
: diisi persentase puskesmas perawatan dan non perawatan yang melaporkan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di provinsi ( %=N/Y x 100% )
Laporan ditujukan kepada (fax/ email):
1. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian –Ditjen Bina kefarmasian dan Alat kesehatan (fax: 021-5203878 / email: ditbinayanfar@yahoo.co.id)

15
Form. 4

KOMPILASI LAPORAN BULANAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN …………….
Periode : Triwulan 1 / 2 / 3 / 4

No

PROVINSI

JUMLAH KABUPATEN

JUMLAH KABUPATEN YANG
MELAPOR

JUMLAH PUSKESMAS

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

JUMLAH PUSKESMAS YANG
MELAKSANAKAN PELAYANAN
KEFARMASIAN
(6)

TOTAL

n

A

B

C

D

PERSENTASE

E
…………………………,…………………….20……
Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian

…………………………………….
……
NIP. …………………………………….
Catatan:
n
A
B
C
D
E

: Jumlah Total Provinsi yang melapor
: Jumlah Total Kabupaten di Indonesia per 1 Januari tahun berjalan
: Jumlah kabupaten yang melapor
: Total dari jumlah total puskesmas per Prop per 1 Januari tahun berjalan
: Total dari Jumlah Puskesmas yang melapor
: Total % dari Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan Kefarmasian sesuai standar (=D/C x 100 %)…...

Similar Documents

Premium Essay

Health Care Law

...regulations or statutes on the operation of any type of health care facility or related industry. The Public Health Service (PHS) has a goal of promoting “the protection of the nation’s physical and mental health” (Pozgar, 2012, p. 27). Included in its mission, it aims to uphold health-related agreements, policies, and programs, as well as enforce laws aimed to ensure safety and protection. PHS is comprised of individual agencies, each with their own goals. The Agency for Healthcare Research and Quality is in charge of “producing and disseminating scientific and policy-relevant information about quality, medical effectiveness, and cost of health care” (Pozgar, 2012, p. 27). The Centers for Disease Control and prevention collaborates to ensure that people and communities can protect their health “through health promotion, prevention of disease, injury and disability, and preparedness for new health threats” (“Centers for Disease,” 2010, para. 1). The Food and Drug Administration protects the public health by ensuring its safety, efficacy, and security. Additionally, it also is “responsible for advancing the public health by helping to speed innovations that make medicines more effective, safer, and more affordable and by helping the public get the accurate, science-based information they need to use medicines and foods to maintain and improve their health” (“U.S. Department,” 2012, para. 1). Lastly, the National Institute of Health aims to “seek fundamental knowledge about......

Words: 565 - Pages: 3

Premium Essay

Law and Ethics in Health Care

...Law and Ethics in Health Care Laws and ethical principles are essential for protecting the mankind, and they play a crucial role in the practice of health care. Laws and ethics play a vital role in cases such as organ donation, human genetics, and HIV/AIDS and confidentiality. The health care issue I selected for discussion is HIV/AIDS. In the case of HIV/AIDS patients, there is always ethical conflict of protecting the confidentiality of patient and disclosing the information to others about the risks of the disease. Salient Ethical and Legal Concerns Associated with HIV/AIDS As described by Pozgar (2013) one of the legal issues is the association between blood transfusion and HIV. Law suits often arise when a person with AIDA claims that he or she contracted the disease due to the administration of contaminated blood (Pozgar, 2013). Lawsuits commonly arise when there is transfusion of mismatched blood, improper screening, and improper storage procedures (Pozgar, 2013). Since May 1985, all blood donated in the United States are screened for HIV antibodies and even then patient’s may claim that they contracted the disease due to transfusion. Another legal and ethical issue is whether to allow the AIDS infected surgeons to perform surgeries. Pozgar (2013) described that the transmission of the virus from an infected surgeon to a patient is unlikely, but there is still a possibility. There is an ethical dilemma whether to allow these surgeons to perform surgeries...

Words: 942 - Pages: 4

Free Essay

Ahrq Health Law and Regulation

...AHRQ Health Law and Regulations Shelia Y. Janice HCS/545 Donna Lupinacci RN, MSN January 22, 2013 AHRQ-Health Law and Regulations Today we will have the pleasure of learning about the Agency for Healthcare Research and Quality. This government agency is tasked with improving safety, quality, effectiveness and efficiency in the health care system. We will examine the role of this governmental regulatory agency and the impact it has on the health care industry, current laws and regulations being faced by the AHRQ and the impact these laws and regulations have on providers and hospitals. Once we are done learning, we will all be able to relate situations we see or have seen in our own lives and communities. AHRQ Snapshot Dedicated to improving quality, safety, efficiency, and effectiveness of health care, AHRQ continues to build the knowledge base for what works and what doesn’t work in health care by working with public and private sectors and translates the information into everyday practice and policymaking. (AHRQ, 2013). The impact of AHRQ’s research is essential and very beneficial as people are able to understand the many ways to improve service delivery in the health care arena as well as addressing any other areas of need. Some major areas that have been under research such as information technology, health care utilization and costs, medication safety, disaster preparedness, illness prevention and other special needs in......

Words: 1538 - Pages: 7

Premium Essay

Bahrain’s Ministry of Health (Moh) Organizational Structure

...LEGALAFFAIRSOFFICE Minister of Health Minister of Health ASS U/Secretary, Human Resources & Financial Resources ASS U/Secretary, Primary Care & Public Health ASS u/Secretary, Hospitals ASS/Secretary Training & Planning HUMAN RESOURCES DIRECTORATE FINANCE DIRECTORATE SERVICES DIRECTORATE MATERIAL MANAGEMENT DIRECTORATE ENGINEERING & MAINTENANCE DIRECTORATE MEDICAL EQUIPMENT MAINTENCE DIRECT TRAINING DIRECTORATE COLLEGE OF HEALTH SCIENCE HEALTH INFORMATION DIRECTORATE STRATEGIC PLANNING UNIT MEDICAL REVIEW HEALTH CENTRES MEDICAL SERVICES PUBLIC HEALTH DIRECTORATE HEALTH CENTERS DIRECTORATE NURSING SERVICES PRIMARY CARE & PUBLIC HEALTH DENTAL & ORAL HEALTH SERVICES (SMC) MED SVC (SMC) ADMIN SVC ADMINISTRATIVE SERVICES PERIPHERY HOSPITALS NURING SEVICES HOSPITALS REGISTRATION OFFICE PHARMACY & DRUG CONTROL DIRECTORATE INTERNAL AUDIT UNIT MEDICAL COMMISSION ASS U/Secretary, Human Resources & Financial Resources ASS U/Secretary, Primary Care & Public Health ASS u/Secretary, Hospitals ASS/Secretary Training & Planning HUMAN RESOURCES DIRECTORATE FINANCE DIRECTORATE SERVICES DIRECTORATE MATERIAL MANAGEMENT DIRECTORATE ENGINEERING & MAINTENANCE DIRECTORATE MEDICAL EQUIPMENT MAINTENCE DIRECT TRAINING DIRECTORATE COLLEGE OF HEALTH SCIENCE HEALTH INFORMATION DIRECTORATE STRATEGIC PLANNING UNIT MEDICAL......

Words: 955 - Pages: 4

Premium Essay

Health Laws and Regulation

...Health Law and Regulations Crystal Sullivan HCS/545 October 6, 2014 Terry Matherne Health Law and Regulations According to "About Hhs" (2014), the purpose of governmental regulatory agencies in healthcare is “for protecting the health of all Americans and providing essential human services, especially for those who are least able to help themselves” (para. 1). Governmental regulatory agencies have taken on the problems of both consumers and health care providers in an attempt to find solutions that will meet everyone’s needs. They take their ideas and the ideas of the public, and create rules and regulations for the healthcare industry. Regulation plays a critical part in the healthcare industry. The U.S. HHS (the Department of Health and Human Services) has developed several public health regulations to protect the citizens of the United States. The job of the HHS to determine which laws and regulations will be in the best interest of the public. “Through various regulatory bodies, the Department of Health and Human Services (HHS) protects the public from a number of health risks and provides programs for public health and welfare. Together, these regulatory agencies protect and regulate public health at every level” ("Healthcare Regulation", 2014). The government uses federal regulations to implement public policies. The federal government healthcare agencies are allowed to issue rules during the rulemaking process with the approval of congress. There are......

Words: 1456 - Pages: 6

Premium Essay

The Importance of Mental Health in Ministry

...The Importance of Mental Health as a Ministry Leader What is mental health? Mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act as we cope with life. It also helps determine how we handle stress, relate to others, and make choices. As a leader in ministry you have a great responsibility. Leadership is primarily influence, and the way that church leaders influence others is by their godly example and how they deal and address issues that may arise in the church. Being accountable for yourself and others can cause much stress and anxiety. What does the bible say as it relates to mental health? The bible gives us several scriptures that deals with our mental health. Although the bible does not use the term mental health, we have numerous scriptures which gives emphasis to our emotional well-being. * The Power of a Positive Attitude a. We start with the obvious merits of simple positive thinking. In Philippians 4:8 the Bible instructs us in proper thinking: " Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable –if anything is excellent or praiseworthy think on these things. Those who consistently apply these positive words will practice positive thinking, a habit that’s crucial to mental health. "A positive outlook is known to improve recovery from surgery and the immune system's ability to fight off disease as......

Words: 2544 - Pages: 11

Free Essay

Health Law

...| Health Law Essay | Health Law A Regulated Enterprise | Introduction to Health Law and PolicyProfessor Voss | By Kimberly Causey | 1/11/2015 | Health Law A Regulated Enterprise The great Statesman Sir Winston Churchhill clearly stated, “If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the Law”. When Law Regulators at all tiers interpret various components of the law, the interpretation can convey an unruly mixture of complexities. Likewise, Health Law can be encountered in various aspects on both the State and Federal levels. Thus creating a mixture of regulations by all levels of government. For example, the obvious is the overlapping of police power between the state laws and the preemptive decisions made by which the federal law prevails. Overall, applicable laws have continuously exemplified complexity, specifically in Health Law. Yet, Regulators continue to redefine the laws that are created both on State and Federal levels. For this purpose, I will identify present a mixture of fundamental differences that are encountered at any tier level. Regulations can frequently change in producing guidance about compliance of expected outcomes. What is reasonable and practical at times can produce countless interactions and inconsistency among regulators. For instance, Hall and Showalter both mention their concerns for quality, autonomy, access and cost which will be discussed. Hall presents a great article on “What is Health Law?” He......

Words: 1101 - Pages: 5

Premium Essay

Health Law

...Fundamentals of Law for Health Informatics and Information Management Second Edition Check Your Understanding Chapter Answers CHAPTER 1 Check Your Understanding 1.1 1. A hybrid record is refers to record that is totally electronic. False 2. An electronic health record can be managed across more than one healthcare organization. True 3. Confidentiality refers to the right to be left alone. False 4. HITECH widens the scope of privacy and security protections under HIPAA. True 5. Privileged communication is a legal concept designed to protect the communication between two parties. True Check Your Understanding 1.2 1. Ownership of a health record generated by a doctor on a patient belongs to the patient. False 2. A custodian of records is responsible for certifying that a record is what it purports to be. True 3. When a patient refuses treatment he or she is exercising the ethical principle of beneficence. False 4. In a malpractice case, a professional code of ethics may be used as a benchmark for what should be acceptable practice by a healthcare professional. True 5. The ethical principle of nonmaleficence refers to making sure rules are fairly and consistently applied to all. False CHAPTER 2 Check Your Understanding 2.1 1. Private law defines rights and duties between individuals and the government. False 2. Statutes are enacted by legislative bodies. True 3. Administrative law is created by......

Words: 6403 - Pages: 26

Premium Essay

Law Reform in Indonesia

...Name : Franklin Imanuel Supit ID : 3241722 INDIRECT ELECTION FOR THE REGIONAL ELECTIONS IN INDONESIA Primary Source * Based on The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Chapter VI , Article 18, Clause 4 (Regional Authorities) : “ Governors, Regents, and Mayors, respectively as head of regional government of the provinces, regencies and municipalities, shall be elected democratically.” This legislation can be accessed in the www.mahkamahkonstitusi.go.id or www.dpr.go.id. It is the highest constitution in Indonesia that substantiates the Indonesian values and laws. It is the 4th amended constitution that is relevant to this law issue. I located the legislation by entering the website of Indonesian Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) and I searched it by typing the keyword “1945 constitution” in the search engine and downloaded the pdf file on 15 September 2015. * Based on Act number 32 of 2004, Article 56 and number 22 of 2007, Article 1 concerning The Conduct of General Elections, which essentially state: “The regional election in the provinces, regencies and municipalities, herein after is referred to as the Election of regional heads, which is conducted in a direct, free, and fair way in the Unified State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.” These legislations support each other in substantiating the mechanisms of regional elections and provide the basic......

Words: 1985 - Pages: 8

Free Essay

Crisis Communication of Saudi Ministry of Health

...hospital that belongs to the ministry of health of Saudi Arabia. The fire was tragic, caused the death of 25 people and 127 injuries. The crisis grabbed media attention and different official entities in Saudi Arabia. This report will describe the situation and analyze the communication management of this crisis, how the ministry handled it, the communication effectiveness and some ethical issues. In addition, the report will provide some recommendations to handle such crisis. Situation Description Crisis Situation Overview The hospital in which the fire happened is located in the southwestern region of Saudi Arabia. That region has a low population number. The fire started early morning on Thursday, the 24th of December 2015. The tragedy is high, as 25 people died and 127 were injured. The numbers are big and that caused the incident to be considered as a national disaster. People in social media such as Tiwtter and Facebook started talking about the fire. Videos and pictures were spread around and people shared them. Some citizens volunteered to rescue people from the fire and help in evacuation. Initial response from the ministry was to acknowledge the fire incident. It stated also that the evacuation of children was successful and all children were rescued. A later announcement from the ministry is to assign a call center number for patients’ families to call and ask about patients’ situation. A TV interview with the general manager of health affairs in Jazan......

Words: 2386 - Pages: 10

Premium Essay

Discrimination Law in Indonesia

...DISCRIMINATION LAW IN INDONESIA Age Discrimination is common, especially in applying work. Companies are more likely to interview young people than those who are old. In fact, there are several other discrimination that can not be written here. Race Discrimination is often the case where-where that because some people do not like a different race. Or prohibit a race to get into a group that is because he is a hated race. Religion This discrimination is very often occurs mainly in Indonesia due to the residents who are holders of a religion that eventually gave birth to hatred against other groups. Gender This discrimination often occurs in everyday life and in the life of a career. But gradually this type of discrimination begin to be overcome with time. Physical and Spiritual Health Each work is needed healthy workers both physical and spiritual. But if the job does require a person with a disability? A lot of office work can actually be done by workers who have disabilities such as limb defects. By reading these terms, for people who have a physical disability, he felt eliminated and it seems there is no place to work for people who have physical disabilities. Terms of the sexes Since we take values ​​of equality between men and women, should no longer exist job discrimination between men and women. Do women are not worthy of holding the position of manager or become a driver of heavy vehicles? In Singapore, many women who became a taxi driver. Requires a certain age....

Words: 843 - Pages: 4

Free Essay

Health Law

...Health Law Assignment One Due Date: 4 September 2013 Legitimate health care practice in New Zealand (NZ) is without exception multifaceted, complex and challenging for both registered and non-registered health providers. This is in part because, despite common misconceptions, the interpretation and application of both legislation and judge made law is not absolutely objective or even static within our legal system, and because health law incorporates civil and criminal law (among other specialities). The Code of Health and Disability Services Consumers' Rights 1996 (the Code) is legislation central to our legal health practice in terms of complaint resolution and quality control; in addition the Crimes Act 1961 has become more relevant since 2012. This essay sets out to critically analyse a case (10HDC01344), (see appendix one) in which the Code was deemed to have been breached, and in which the Crimes Act 1961 is relevant. This includes a critical analysis of possible wider legal implications, with a specific application to military paramedic practice. The Health and Disability Commissioner Act 1994 (the Act) was born as a result of an enquiry into unethical research practices within the National Woman’s Hospital. Arguably even without this incident such legislation was necessary for progress in the ‘no fault’ environment of the accident compensation scheme of the time (Godbold & McCallin, 2005; Dew & Roorda, 2001). The Act legislated for a change from......

Words: 2845 - Pages: 12

Premium Essay

Health Law, Regulation, and Policy

... Health Law, Regulations, and Policy Paper Michelle Hobbs HCS/545 June 13, 2016 Qiana Amos Health Law, Regulation, and Policy Paper Today’s health care industry is more than just providing medical services to individuals in need; it encompasses various laws, regulations, and policies that direct how care should be provided and what the ramifications of non-compliance will have on the health care provider and the organizations where services are rendered. There are various kinds of laws, regulations, and policies that affect the health care industry. Some may believe that laws, regulations, and policies all have the same requirements, benefits, and implications, but there are differences between the three and the impact they have on health care. As the ability of the health care industry continues to expand, the need for additional laws, regulations, and policies will be necessary to ensure the quality and equitable delivery of medical services continues to improve alongside the medical services. Title VI of the Civil Rights Act of 1964 One law that governs the manner in which health care services are rendered is Title VI of the Civil Rights Act of 1964. This law states “no person in the United States shall, on the ground of race, color, or national origin, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any program or activity receiving Federal financial assistance (United States Department of Labor, n.d.). For......

Words: 2400 - Pages: 10

Premium Essay

Law and Health

...Assignment 1: Law and Healthcare HSA515 Health Care Policy, Law and Ethics January 22, 2012   Identify and explain the four elements of proof necessary for a plaintiff to prove a negligence case  The first element that a plaintiff must prove is that the defendant owed him or her legal duty of care.  Generally, this duty of care is a legal notion that states that people owe anyone around them or anyone who could be around them a duty to not place them in situations of undue risk of harm.  Proving this element will largely depend on the facts of the situation. After the plaintiff has proved that a legal duty of care existed, he or she must then prove that this duty was breached.  Generally, courts will use the standard of a ‘reasonable person’ when it comes to this question.  Specifically, this means that the judge or jury must view the facts of the situation and decide what a reasonable person would have done in a similar situation.  If this reasonable person would have acted differently than the defendant, it’s likely that it will be found that the duty was breached. Causation is the most complicated element of negligence. It means that the plaintiff must prove that the defendant either directly or indirectly caused the injuries and damages suffered by the plaintiff because of the breach of the duty of care.  This element has confused even the most respected legal minds over time, and its proof should not be taken lightly. Last, a plaintiff in a negligence......

Words: 1408 - Pages: 6

Premium Essay

Health Law

...ROLE OF LAW IN THE U.S. HEALTHCARE SYSTEM USING THE LAW TO PROMOTE OUR POLICY GOALS AND ETHICAL PRINCIPLES The study of law is more than simply memorizing a list of activities that are illegal, such as Medicare fraud or price-fixing. It is more than memorizing the penalties for particular violations, such as the number of years in prison one can receive for a class B felony or the fine for driving 50 miles per hour in a 35 mile per hour zone. It is more than trying to remember the names of court cases or the citations to statutes and regulations. Instead, law is a policy discipline and a social science. Moreover, the law is not cast in stone, but is subject to change. For hundreds or perhaps thousands of years, people have reconsidered and changed the rules that govern their activities. In a democratic society, we have the power to make further changes in the laws by which we live. Therefore, as students and scholars of law, we not only study the current state of the law, but also what we think the law should be. In particular, we consider how we can use the law to accomplish our goals of public policy. We begin this type of analysis by identifying a practical problem. For example, we may want to focus on discrimination, violence, environmental pollution, or inadequate access to healthcare services. Then, we try to figure out how to use the law and the legal system to solve that particular problem by creating a new law or by changing an existing......

Words: 15289 - Pages: 62