Free Essay

Efficiency Education Expenditure in Indonesia

In: Other Topics

Submitted By meliaretno
Words 1931
Pages 8
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan hal penting bagi agenda pembangunan pemerintah Indonesia. Namun, pada kenyataannya Negara ini masih tertinggal dari Negara-negara tetangga sehubungan dengan gross enrollment rate dan akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu. Salah satu fokus upaya memperbaiki hal tersebut adalah melalui alokasi belanja pendidikan. Pada tahun 2011, Indonesia membelanjakan hampir Rp 196 triliun untuk subsidi energy-- sementara anggaran pendidikan hanya sebesar Rp 91 triliun. Masa depan pembangunan Indonesia bergantung pada kemajuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dari belanja publik untuk pendidikan ini.

REVIEW PAPER UTAMA
Arze del Granado, F Javier, Wolfgang Fengler, Andy Ragatz, and Elif Yavuz. 2007. Investing in Indonesia’s Education: Allocation, Equity, and Efficiency of Public Expenditure. Policy Research Working Paper, 4329.

Sehubungan dengan belanja publik untuk pendidikan, pemerintah masih harus menghadapi beberapa tantangan dalam upaya memberikan layanan pendidikan bermutu. Arze del Granado, Fengler, Ragatz & Yavuz (2007) membahas tentang tiga hal utama yakni alokasi, keadilan, dan efisiensi belanja publik untuk pendidikan di Indonesia. Masalah yang disorot adalah pemerataan dan efisiensi dari belanja pendidikan tersebut dengan menunjukkan tingkat pengembalian sosial berdasarkan tingkat pendidikan, distribusi guru di Indonesia, dan dengan menilai kecukupan pendapatan tenaga didik saat ini.

Berdasarkan data susenas, tingkat pendidikan di Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1970. Namun, kualitas jasa di bidang pendidikan masih belum berada di tingkat yang diinginkan. Tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia untuk mencapai tujuan “Education For All (EFA)” diantaranya adalah mengurangi ketidaksetaraan enrollment rates, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia ini termasuk tingkat kualifikasi guru, struktur kompensasi guru, kualitas ruangan kelas, tingkat kehadiran guru, dan ukuran kelas.

Tren belanja publik dalam pendidikan di Indonesia cenderung meningkat sejak tahun 1990-an, dan sekitar 62% dieksekusi pada tingkat sub-nasional dengan spenders utama pemerintah wilayah. Namun, belanja pendidikan ini sebagian besar digunakan untuk belanja rutin seperti untuk gaji tenaga guru, sedangkan belanja “pembangunan” masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Selanjutnya, Granado et al. (2007) menemukan bahwa kesenjangan enrollment rates di seluruh tingkat pendapatan telah berkurang pada tingkat pendidikan dasar, tetapi kesenjangan yang mencolok masih terjadi pada tingkat pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Enrollment rates di Indonesia juga masih bervariasi tergantung wilayahnya.

Meskipun anggaran pendidikan meningkat, rasio siswa-guru yang sangat rendah di Indonesia menunjukkan ketidakefisienan dalam belanja sektor pendidikan (20:1 untuk pendidikan dasar, 14:1 untuk pendidikan menengah pertama, sementara rasio siswa-kelas dua kali lipatnya, yakni 37:1). Gaji tenaga guru merupakan biaya yang cukup signifikan, sehingga rasio siswa-guru yang rendah menyumbang beban finansial yang tinggi dalam anggaran pendidikan Indonesia. Menurut data yang disajikan Granado et al. (2000), sekitar 55% sekolah kelebihan tenaga guru, sementara 34% kekurangan tenaga guru. Masalah ketersediaan tenaga guru ini berhubungan dengan ketidakefisienan distribusinya. Sekolah yang berada di tempat terpencil masih sangat kekurangan tenaga guru.

Indonesia juga tidak memperoleh dampak penuh dari tenaga kerja pendidiknya karena tingkat absen guru yang cukup tinggi. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab sekolah merasa “kekurangan” tenaga guru. Selain itu, metode penyediaan guru yang saat ini diterapkan dapat mendorong sekolah untuk meminta lebih banyak guru dari pemerintah pusat. Dengan metode yang saat ini diterapkan, sekolah tidak terdorong untuk merekrut tenaga guru dengan lebih efisien dan menggunakan sumber daya yang telah ada secara maksimal.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk guru pada tahun 2005. Pemerintah Indonesia memperkenalkan syarat sertifikasi baru untuk guru, di sisi lain juga meningkatkan gaji guru. Granado et al. (2007) menyebutkan bahwa gaji yang rendah mungkin menjadi penyebab utama guru di Indonesia memiliki kinerja buruk, semangat dan kualitas kerja yang juga rendah. Namun, kebijakan baru ini akan meningkatkan belanja rutin upah guru dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Menaikkan gaji guru ini memang beralasan, tetapi jika mengganggu alokasi anggaran pendidikan untuk keperluan lain, mereka mungkin akan mempengaruhi secara negatif hasil pendidikan ke depannya. Untuk mengurangi potensi terjadinya hal ini, Granado et al. (2007) menyarankan pemerintah mengatasi kelebihan pasokan tenaga guru.
REVIEW PAPER PENDUKUNG
Berdasarkan data yang ditampilkan paper utama, anggaran pendidikan yang dikeluarkan Indonesia meningkat hampir setiap tahun. Walau begitu, masalah pendidikan tidak langsung terselesaikan dengan hanya meningkatkan anggaran. Faktor efisiensi dalam penggunaan anggaran pendidikan tetap menjadi isu penting. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efisiensi ini adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga guru.

Mengembangkan tenaga guru yang memiliki kualitas tinggi dan terdistribusi secara efisien merupakan pencapaian yang penting bagi kualitas sistem pendidikan Indonesia. Kualitas tenaga guru Indonesia yang masih rendah dikaitkan dengan masalah seperti kelebihan pasokan tenaga guru (sehingga tidak efisien), tingkat upah yang rendah, dan sistem perekrutan guru yang masih lemah.

Menyadari betapa pentingnya peran guru, pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan sertifikasi guru pada Desember 2005. Program sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pada guru yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi. Kebijakan sertifikasi ini merupakan mandat dari UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005. Berdasarkan hukum yang mengaturnya, sertifikasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah mengharapkan, dengan diberlakukannya kebijakan sertifikasi ini, kompetensi, pengajaran, kepribadian, serta profesionalitas guru di Indonesia dapat meningkat (Fahmi, Maulana, Yusuf: 2007).

Salah satu elemen penting dalam kebijakan ini adalah meningkatkan remunerasi guru, selain juga meningkatkan kualifikasi guru. Alasan dibalik peningkatan remunerasi guru ini adalah supaya guru di Indonesia yang belum memiliki sertifikasi memiliki insentif untuk memperoleh sertifikasi yang sesuai. Kebijakan ini penting untuk menciptakan standar kualitas guru di Indonesia, mengingat saat ini baru 37% tenaga guru yang berhasil memenuhi kualifikasi. Lebih jauh lagi, insentif cukup besar yang ditawarkan dapat menarik lulusan universitas atau pelamar yang berkualitas untuk menjadi guru (Suryahadi&Sambodho: 2012).

Namun di sisi lain, menurut penelitian yang dilakukan Fahmi et al. (2011), sertifikasi ini tidak memiliki dampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Mereka melakukan penelitian dengan melihat dampak program sertifikasi ini pada pencapaian siswa didik dengan melakukan survey pada guru Sekolah Dasar (SD), baik yang sudah memiliki sertifikasi maupun belum, dan mengukur dampaknya dengan melihat hasil ujian nasional siswa didik. Hasil penelitian mereka memunculkan sejumlah kekhawatiran, bahwa tujuan dari sertifikasi itu bukan untuk meningkatkan kinerja tapi lebih kepada meningkatkan standar hidup para guru (yang menurut mereka direfleksikan dari hasil penelitian hasil kinerja siswa yang tidak mengalami peningkatan). Kebijakan ini juga memiliki kelemahan karena tidak adanya sistem control atau reward&punishment yang diterapkan kepada guru setelah mendapat sertifikasi. Dengan kata lain, pemberian insentif tidak mempertimbangkan faktor kinerja guru.

Selain itu, kebijakan sertifikasi guru ini juga menimbulkan masalah lain, yakni beban biaya yang harus ditanggung pemerintah. Implikasi biaya ini muncul dari biaya insentif sertifikasi untuk meningkatkan kualitas guru, dan biaya insentif penempatan tenaga guru di tempat terpencil. Seiring berjalannya waktu, jumlah guru yang memperoleh sertifikasi akan terus meningkat, maka biaya untuk upah dan insentif tambahan yang diberikan tentu juga akan meningkat. Pada 2016, biaya insentif ini diperkirakan akan mencapai Rp 102.7 triliun atau sebesar 130% dari keseluruhan anggaran pendidikan tahun 2005.

Figur 1. Ilustrasi Peningkatan Biaya Akibat Kebijakan Insentif Baru bagi Guru Bersertifikasi

TINJAUAN KASUS
Peningkatan pendapatan per kapita akan mendorong terjadinya transformasi struktural di sebuah Negara. Transformasi struktural mengindikasikan bahwa sebuah Negara sedang melalui tahap pembangunan ekonomi (pergeseran dari sector primer, ke sector sekunder, dan berakhir pada titik tersier). Salah satu indikator terjadinya transformasi struktural di sebuah Negara adalah tingkat pendidikan yang meningkat. Peningkatan tingkat pendidikan ini bisa diukur melalui beberapa hal seperti melalui peningkatan belanja pendidikan, peningkatan enrollment rates, dan peningkatan kualitas pendidikannya.

Dalam pendidikan, kualitas guru adalah hal fundamental yang tak dapat diabaikan. Kualitas guru yang tinggi dapat membawa tujuan belajar menjadi semakin optimal. Menurut data yang disajikan di paper utama, kualitas guru di Indonesia terbilang masih rendah dengan inefesiensi yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Factor yang mempengaruhi kualitas guru ini antara lain tingkat pendidikan guru itu sendiri dan kesejahteraan guru yang belum banyak meningkat sehingga mempengaruhi kualitas mengajarnya.

Seperti sudah disinggung di bagian sebelumnya, pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan kualitas guru dengan membuat kebijakan sertifikasi guru. Usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru ini patut diapresiasi sebagai salah satu usaha meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah juga berusaha menyeimbangkan hak dan kewajiban guru dengan memberikan kenaikan gaji dan tunjangan bagi guru yang telah mendapat sertifikasi. Memang, jika dibandingkan dengan Negara lain, misalnya Malaysia, tingkat upah yang diterima guru di Indonesia terbilang masih rendah. Tingkat upah yang diterima oleh tenaga guru di Malaysia bahkan hampir setara dengan upah tenaga guru di Finlandia, cukup tinggi apalagi jika dibandingkan dengan Negara ASEAN (data terlihat di Tabel 2).

Figur 2. Perbandingan Rata-Rata Gaji Tenaga Didik Masa Jabatan Menengah
Di sisi lain, Malaysia juga mulai memberlakukan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kualitas tenaga didiknya. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain dengan meningkatkan standar rekrutmen guru, meningkatkan efektivitas pengembangan standar professional profesi guru, dan berkomitmen untuk menyediakan jenjang karir yang cerah bagi tenaga guru supaya profesi guru ini dapat menjadi profesi yang prestisius.

Pada akhirnya, tujuan akhir dari peningkatan kualitas baik tenaga didik maupun sistem pendidikan yang ada di dunia adalah memastikan bahwa siswanya telah dibekali pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk meraih kesuksesan. Penilaian siswa internasional seperti PISA (the Programme for International Student Assessment) dan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) muncul sebagai cara untuk mengukur kualitas pendidikan dan pengetahuan siswa, dan dapat digunakan untuk membandingkan sistem pendidikan antar negara di dunia. Hasil tes ini juga bisa menjadi indikator keberhasilan peningkatan kualitas tenaga guru. Figur 3. Perbandingan Hasil Tes PISA 2009+

Jika tes ini digunakan sebagai indikator kualitas sistem pendidikan suatu Negara, maka kualitas pendidikan Indonesia berada di bawah kualitas pendidikan Malaysia. Kebijakan sistem pendidikan di Malaysia, selain anggaran pendidikan yang juga lebih tinggi, menciptakan siswa dengan kemampuan yang lebih baik dari siswa Indonesia.
Menurut data dari UNESCO (2012) yang terdapat di figur 4, gross enrollment rate siswa tingkat 8 menunjukkan figur yang cukup tinggi untuk beberapa Negara berkembang yang dibandingkan. Namun, ketika siswa—yang menurut IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), tidak mempunyai “beberapa kemampuan mengolah angka, desimal, dan grafik” dikeluarkan dari perhitungan, gross enrollment rate menurun secara drastis untuk Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Thailand, semua Negara berkembang yang mengikuti tes TIMSS. Lebih jauh lagi, jika siswa yang “tidak bisa menggunakan kemampuan dasar matematika dalam situasi langsung” dikeluarkan dari perhitungan, gross enrollment rate akan menurun lebih banyak lagi.

Figur 4. Gross Enrollment Rate yang telah Disesuaikan untuk melihat Kualitas Pendidikan

KESIMPULAN DAN PENUTUP
Efisiensi dan kualitas tenaga pendidik Indonesia terbilang masih rendah jika dibandingkan dengan beberapa Negara tetangga, seperti Malaysia. Usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui kebijakan sertifikasi juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan jika kualitas pendidikan ini diukur dengan tes penilaian siswa internasional seperti TIMSS dan PISA, karena hasilnya masih jauh dibawah tingkat yang memuaskan. Disarankan pemerintah mengkaji ulang kebijakan sertifikasi ini, misalnya dengan mengimplementasikan sistem upah berdasarkan-kinerja dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap tenaga pendidik yang telah mendapat sertifikasi.
DAFTAR PUSTAKA

(Paper Utama);
Arze del Granado, F Javier, Wolfgang Fengler, Andy Ragatz, and Elif Yavuz. 2007. Investing in Indonesia’s Education: Allocation, Equity, and Efficiency of Public Expenditure. Policy Research Working Paper, 4329.

(Paper Pendukung);
Fahmi, Mohamad, Achmad Maulana, and Arief Anshory Yusuf. 2011.Teacher Certification in Indonesia: A Confusion of Means and Ends. Working Paper in Economics and Development Studies. Center for Economics and Development Studies (CEDS), Padjajaran University.

Suryahadi, Asep, and Prio Sambodho. Assessment of Public Policies to Improve Teacher Quality and Reduce Teacher Absenteeism (draft).The SMERU Research Institute. Jakarta, November 2012.

World Bank (2008). Teacher Employment and Deployment In Indonesia: Opportunities for Equity, Efficiency, and Quality Improvement.

Malaysia Ministry of Education (2012), Preliminary Report Malaysia Education Blueprint 2013-2025, September 2012.

UNESCO-World Bank (2012). Strengthening Education Quality in East Asia.

World Bank (2010). Transforming Indonesia’s Teaching Force Volume 1: Executive Summary. April 2010. Jakarta, Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Data Pokok APBN 2006-2012. Available at: http://www.anggaran.depkeu.go.id/…...

Similar Documents

Premium Essay

Yamaha Indonesia

...10/10/2012 6TH Syndicate- Executive 47 Syndicate- Group Report : Yamaha Indonesia (a) Positioning and Launching Automatic Motorcycles in Indonesia (b) Nouvo and Mio Market Position Presented by : • Mars Ega L P • Muhamad Daud Fahreza • Hely Herlina Ayudia • Dian Agustina • Arlandiyana (29112039) (29112134) (29112130) (29112112) (29112113) Company Profile Yamaha Motor, Co. Ltd. Established : in 1955 Motorcycles Power boats Marine Engines Products ATV Snowmobile Automobile engines Swimming pools Musical instruments 13% Company guiding phylosophy KANDO Consolidate Revenue 2005 other 27% Motorcycle 55% marine products 18% Revenue by Region 9% 32% 22% 24% Japan other North America Asia Europe In 2006 : Has 60 Factories in 35 countries 40.000 employee worldwide 1 10/10/2012 Motorcycle Industry  The world’s principal motorcycle manufacturers ◦ Honda Motor Co. Ltd ◦ Yamaha Motor Co. Ltd ◦ Suzuki Motor Corporation Indonesia Motorcycle deliver by Manufacturer 2002 Suzuki 19% Yamaha 16% Kawasaki 2% Vespa 0% Honda 63% Motorcycle Industry  Classified of motorcycles ◦ Engine type  2-stroke engines Lighter, mechanically simpler and more powerful in peak operation  4-stroke engines Cleaner, more reliable and more powerful over a broader range of engine speeds ◦ Engine size measured in cubic centimeters (cc) began in 50++ to 100++ 2 10/10/2012 Motorcycle Industry  Classified of motorcycles (cont) ◦ Engine transmission  Manual transmission - Required the rider......

Words: 1144 - Pages: 5

Free Essay

Indonesia

...COUNTRY RISK ANALYSIS INDONESIA D Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono President (RI) Short facts : Short facts Official name Capital city Government type Currency Population Official language Geography The republic of Indonesia Jakarta Republic Rupiah (IDR) 236 million people Bahasa Indonesia 17,508 islands & 1,919,440 sq km of land area & coastline 54,716kms Continued... : Continued... Ethnicity GDP GDP per capita Revenues Expenses Inflation rate 85% muslims, 10% christians, 2% muslims US$932.1 billion US $3,900 $92.62 billion $98.88 billion 5.3% GDP growth : GDP growth Setting up Business Activities and a Company in Indonesia : Setting up Business Activities and a Company in Indonesia To establish a business in Indonesia, if you do not require a local legal entity for the investment proposed, you could choose to appoint an Agent or Distributor, or set up a Representative Office. Many foreign investors at the early stage of entering the Indonesia market choose to set up an Agency Agreement or Representative Office, then later after the business starts to grow they will apply for a Foreign Direct Investment Company (FDI) status. To establish a representative office, the company needs to issue 3 letters : To establish a representative office, the company needs to issue 3 letters Letter of Intent - stating the intention of the company to establish a representative office Letter of Appointment - stating the appointment of the chief representative Letter......

Words: 1647 - Pages: 7

Free Essay

Indonesia

...Indonesia Introduction Indonesia is a country located in Southeastern Asia between the Indian Ocean and Pacific Ocean. It has a strategic location astride major sea lanes and is an archipelago of 17,508 islands, some of which border Timor-Leste, Malaysia, and Papua New Guinea. The government system is a republic. The chief of state and the head of government is the President. Indonesia has a mixed economic system in which the economy includes a variety of private freedom, combined with centralized economic planning and government regulation. Indonesia is a member of the Asian Pacific Economic Cooperation (APEC) and Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Key Economic Facts Budget Expenditures: Budget revenues: Debt - external: Distribution Of Family Income GINI Index: Exports: GDP per capita, PPP: GDP, PPP: Imports: Industrial production growth rate: Inflation rate (consumer prices): Labor force: Population: Unemployment rate: $.15 trillion (2011) $.14 trillion (2011) $.19 trillion (2011) 36.80% (2009) $201.50 billion (2011) $4,667.96 (2011) $1.13 trillion (2011) $166.10 billion (2011) 4.10% (2011) 5.40% (2011) 117.40 million (2011) 248.65 million (2012) 6.60% (2011) Risk Assessment (Provided by Coface) Country rating: B - Political and economic uncertainties and an occasionally difficult business environment can affect corporate payment behaviour. Corporate default probability is appreciable. Business Climate rating: C - The business environment is difficult.......

Words: 510 - Pages: 3

Free Essay

Indonesia

...1 Latar Belakang Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa yang dibentuk oleh para pendiri bangsa yang secara resmi tercantum dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang memang sudah mendarah danging bagi masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat , berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur bangsa yang ditanamkan dalam lima sila ini memiliki peranan masing-masing yang saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang, namun karena maraknya globalisasi yang muncul menyebabkan nilai-nilai luhur bangsa ikut terkikis zaman, yang sebenarnya bila kita laksanakan pancasila dalam kehidupan sehari-hari nilai luhur pancasila itu tidak lekang dimakan zaman yang sudah bermacam-macam ini . Dewasa ini banyak sekali terjadi permasalahan dan penyimpangan dari nilai-nilai luhur bangsa yang disebabkan oleh tidak memilikinya sifat pancasila , khususnya Salah satu sila yang terdapat dalam pancasila yang mendukung mengenai cita-cita bangsa yang terdapat dalam alinea ke-dua Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 mengenai cita-cita bangsa “Negara yang merdeka , bersatu ,berdaulat , adil dan makmur” adalah sila ke-5 yaitu , “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Namun dalam perjalanan mencapai cita-cita bangsa penerapan pancasila tidak berjalan dengan baik , bahkan para petinggi negara pun dapat menjadi penghambatnya, sering kali dijadikan alasan untuk para penguasa yang seringkali......

Words: 1249 - Pages: 5

Premium Essay

Expenditures

...Under United States income tax law, to make a deduction in the current taxable year, a taxpayer must be able to show that a particular cost is a business expense[1] (but not an expense related to personal activities)[2] and not a capital expenditure.[3] Capital expenditures either create cost basis or add to a preexisting cost basis and cannot be deducted in the year the taxpayer pays or incurs the expenditure.[4] In terms of its accounting treatment, an expense is recorded immediately and impacts directly the income statement of the company, reducing its net profit. In contrast, a capital expenditure is capitalized, recorded as an asset and depreciated over time. Contents [hide] 1 Four ways costs can be capital expenditures 2 Illustrative Example 3 See also 4 References 5 External links Four ways costs can be capital expenditures[edit] The Internal Revenue Code, Treasury Regulations (including new regulations proposed in 2006), and case law set forth a series of guidelines that help to distinguish expenses from capital expenditures, although in reality distinguishing between these two types of costs can be extremely difficult. In general, four types of costs related to tangible property must be capitalized:[5] 1. Costs that produce a benefit that will last substantially beyond the end of the taxable year.[6] 2. New assets that have a useful life substantially beyond one year.[3] For example, in Commissioner v. Idaho Power Co.,[7] the taxpayer used its own......

Words: 648 - Pages: 3

Free Essay

Education Problem in Indonesia

...Education Problem in Indonesia Indonesia, a country located in South-East Asia with an estimated population of 240 million lives with 48 percent of the population living in rural areas and the other 52 percent living in the city areas (sites.google). Elementary education is the foundation of every child, it is very crucial for a child to have an elementary education in the early stage. As stated by thejakartaglobe.com (2013) the Indonesian government’s commitment is to give one-fifth of the state’s budget for the educational purposes which is 20 percent, but despite what commitment the government has made to give 20 percent of the state budget for education none of Indonesia’s province actually use their budget on education but in fact used for paying salaries and others. In urban areas like Aceh the spending on each child was about Rp 955.000 but in rural areas like Nusa Tenggara Barat each child only got about Rp 4500. According to the data from aadcice.hiroshima-u.jp (n.d) “The 2007 Human Development Index (HDI) data, the Indonesian Human Development Index ranket 111th, below Phillipines 108th, Thailand 87th, Malaysia 66th, Brunei 30th, and Singapore 23th.” Many South-East Asian countries are struggling to improve their country’s education. In a survey done by the worldbank, the best primary school quality in Singapore, Indonesia ranked 6th with all those problems emerged in the country and Thailand ranked the last, amazingly our closest neighbour which is Malaysia......

Words: 1388 - Pages: 6

Free Essay

Expenditure

...to allocate the expenditure of the country. Budget can be defined as an estimation of income and expenditure for a set period of time. Furthermore, budget is a microeconomic concept that shows the tradeoff made when one good is exchanged for another. . According to Ekstein (1973), budget can been define as detail statement of income and expenditure that have been made or expected to be made. There are several function of a budget which is as a policy tool and instrument. Means that, budget is a tangible of a policy decision whereby budget is a means of establishing policy that been accomplished through the budget’s allocation of government resource. Besides that other function of budget is as a management tool whereby almost all government activities are funded through the budget and since the budget is a continuous process it is an effective tool for the public official because it provides an effective management device at every stage of government activity. Means that, any of the activity planned by government will be reflected based from the budget. As example, in Malaysian budget the governments have their annual plan that been proposed projected revenue and propose the expenditure. It consists of revenue and expenditure for 1 year as a short term plan. There is two type of budget which is operating budget and development budget. Besides that, in budget there are two component of budget which is public expenditure and public revenue. Public Expenditure refers to the......

Words: 2240 - Pages: 9

Free Essay

Indonesia

...INDONESIA President: Susilo Bambang Yudhoyono (2004) Land area: 699,548 sq mi (1,811,831 sq km); total area: 741,096 sq mi (1,919,440 sq km) Population (2010 est.): 242,968,342 (growth rate: 1.1%); birth rate: 18.4/1000; infant mortality rate: 28.9/1000; life expectancy: 71.0; density per sq km: 130 Capital and largest city (2003 est.): Jakarta, 13,194,000 (metro. area), 8,389,443 (city proper) Other large cities: Surabaya, 3,038,800; Bandung, 2,733,500; Medan, 2,204,300; Semarang, 1,267,100 Monetary unit: Rupiah Geography Indonesia is an archipelago in Southeast Asia consisting of 17,000 islands (6,000 inhabited) and straddling the equator. The largest islands are Sumatra, Java (the most populous), Bali, Kalimantan (Indonesia's part of Borneo), Sulawesi (Celebes), the Nusa Tenggara islands, the Moluccas Islands, and Irian Jaya (also called West Papua), the western part of New Guinea. Its neighbor to the north is Malaysia and to the east is Papua New Guinea. Indonesia, part of the “ring of fire,” has the largest number of active volcanoes in the world. Earthquakes are frequent. Wallace's line, a zoological demarcation between Asian and Australian flora and fauna, divides Indonesia. Languages: Bahasa Indonesia (official), English, Dutch, Javanese, and more than 580 other languages and dialects Ethnicity/race: Javanese......

Words: 2274 - Pages: 10

Free Essay

Overview of Indonesia

...1. Population of Indonesia With a population totaling around 250 million individuals, Indonesia is the fourth largest country with regard to population size. Its ethnic composition is characterized by a wide variety as the country contains hundreds of different ethnic groups and cultures. However, more than half of the population can be classified as belonging to the two main ethnic groups: Javanese (41 percent of the total population) and Sundanese (15 percent of the total population). Both these groups originate from the island of Java, Indonesia's most populous island, which contains almost sixty percent of the country's total population. When the island of Sumatra is included, this figure rises to approximately eighty percent of Indonesia's total population, indicating a significant population concentration in the western part of the country. The most populous province is West Java (with more than 43 million people), while the least populous province is that of West Papua in the far eastern region of Indonesia (having around 761,000 people).   Map of Indonesia Five Most Populous Provinces (in millions)      Province |     Population | 1.  West Java |          43.1 | 2.  East Java |          37.5 | 3.  Central Java |          32.4 | 4.  North Sumatra |          13.0 | 5.  Banten (Java) |          10.6 | Source: Statistics Indonesia Population Census 2010 This section discusses a number of important aspects regarding Indonesia's demographic......

Words: 15282 - Pages: 62

Premium Essay

Investment in Indonesia

...1.0 Question 1 Indonesia began a process of rapid government decentralization in 1999 from a formerly strong centralized government structure (Keith Green, 2009). According to Darmawan (2008), under former president Habibie, this reform process was conducted due to the introduction of new decentralization guidance in 2001 under Law 22/1999 on regional governments and Law 25/1999 on fiscal balance between the central and regional governments have changed the intergovernmental relations in Indonesia. Then, they were replaced by Law 32/2004 and Law 33/2004. The World Bank declared that decentralization is defined as “the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to intermediate and local governments or quasi-independent government organizations and/or the private sector”. Decentralization is also regarded as a way of diffusing social and political tensions and ensuring local cultural and political autonomy (Bardhan, 2002, p. 185). Local governments in Indonesia started to develop and to govern their regions by gaining huge transfer of authority and ability to make their own decision-making from central government with these laws. Indonesia begins with the components in political decentralization and then move forward to fiscal decentralization and finally the administrative decentralization. According to Cheema, Nellis and Rondinelli (1999), political decentralization aims to give citizens or their elected representatives......

Words: 3842 - Pages: 16

Free Essay

Indonesia

...JAKARTA 101 FOR EPs ICX GCDP in AIESEC UI Jakarta, Indonesia! Jakarta in a Glimpse Jakarta is the Indonesia’s economic, cultural and political center. It is the most populous city in Indonesia and in Southeast Asia, and is the tenth-largest city in the world. It is seldom viewed as a center for tourism other than the old part of the city, which is a popular tourist destination. However the Jakarta authority saw the opportunity to develop the city's reputation as a service and tourism city. There are many new tourism infrastructures, entertainment centers, and international-class hotels and restaurants being built in Jakarta. Jakarta also possesses many historical places and cultural heritage. Chaotic, crowded, and cosmopolitan, Jakarta, the capital of Indonesia, is a city of contrasts. Home to millions of people from around the world, the city is a mixture of languages and cultures, poverty and wealth. The city boasts some of the best nightlife in Asia and some of the worst traffic. 1. Weather in Jakarta The weather in Jakarta is tropical with high humidity and lots of rainfall. Jakarta weather really only has two seasons, with a rainy season (November to June) and a dry season (July to October). Even during the dry season there are some rainy days. Wet season From November till June Jakarta experiences wet season. January is the wettest month of the year when it receives around 400 mm of precipitation. Moreover, the month witnesses......

Words: 3047 - Pages: 13

Free Essay

Indonesia

...Indonesia (Listeni/ˌɪndəˈniːʒə/ in-də-nee-zhə or /ˌɪndoʊˈniːziə/ in-doh-nee-zee-ə; Indonesian: [ɪndonesia]), officially the Republic of Indonesia (Indonesian: Republik Indonesia [rɛpublik ɪndonesia]), is a sovereign island country in Southeast Asia and Oceania. Indonesia is the largest island country in the world by the number of islands, with more than fourteen thousand islands.[8] Indonesia has an estimated population of over 255 million people and is the world's fourth most populous country and the most populous Muslim-majority country. The world's most populous island of Java contains 51% of the country's population. Indonesia's republican form of government includes an elected legislature and president. Indonesia has 34 provinces, of which five have Special Administrative status. The nation's capital city is Jakarta. The country shares land borders with Papua New Guinea, East Timor, and the Malaysian Borneo. Other neighbouring countries include Singapore, the Philippines, Australia, Palau, and the Indian territory of the Andaman and Nicobar Islands. Indonesia is a founding member of ASEAN and a member of the G-20 major economies. The Indonesian economy is the world's 16th largest by nominal GDP and the 8th largest by GDP at PPP. The Indonesian archipelago has been an important trade region since at least the 7th century, when Srivijaya and then later Majapahit traded with China and India. Local rulers gradually absorbed foreign cultural, religious and political......

Words: 455 - Pages: 2

Free Essay

Indonesia

...Photo of Anak Krakatau, the "Son of Krakatoa," during a minor eruption in Indonesia. flydime on Flickr.com Updated December 04, 2014. In the past two decades, Indonesia has begun to emerge as an economic power in Southeast Asia, as well as a newly democratic nation. Its long history as the source of spices coveted around the Indian Ocean world shaped Indonesia into the multi-ethnic and religiously diverse nation that we see today. Although this diversity causes friction at times, Indonesia has the potential to become a major world History Philippines Indonesia Trade Christianity Facts Jakarta Indonesia Capital and Major Cities: Capital: Jakarta, pop. 8,800,000 Major Cities: Surabaya, pop. 3,000,000 Medan, pop. 2,500,000 Bandung, pop. 2,500,000 Serang, pop. 1,786,000 Yogyakarta, pop. 512,000 Government: The Republic of Indonesia is centralized (non-federal) and features a strong President who is both Head of State and Head of Government. The first direct presidential election took place only in 2004; the president can serve up to two 5-year terms. The tricameral legislature consists of the People's Consultative Assembly, which inaugurates and impeaches the president and amends the constitution but does not consider legislation; the 560-member House of Representatives, which creates legislation; and the 132-member House of Regional Representatives who provide input on legislation that affects their regions. The judiciary includes not......

Words: 271 - Pages: 2

Free Essay

Indonesia

...National Competitiveness Based on World Economic Forum Report and Doing Business Report THE INDONESIA CASE MAIN SOURCES: * World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2015-2016 * World Bank, Doing Business Report 2015-2016 * “The Economist” * “The Age” * “CNBC, World Economy” * “Indonesia-Investments” LORENZO TRABACCHI 4502720 INDONESIA: A CASE OF COMPETITIVENESS The World Economic Forum approach: Indonesia case Overview According to the WEF Global Competitiveness Report 2015-2016, Indonesia has an overall position of 37 out of 140 countries, with a score of 4.52 from 1 to 7 and a positive trend line which shows the evolution in percentile rank since 2007. Even the rank among 2014-2015 economies was 37, while the GCI 2014-2015 rank was 34 out of 144 economies. The graph here, shows that, the GDP per capita in Indonesia, since 1990 to 2014, had always grown in parallel with but more than the average of other countries in the same regional area (Emerging and Developing Asia). Since 2012-2013, Indonesia has always grown in terms of GCI, moving from the 50th to the 37th position with a score shifted from 4.4 to 4.5. Overall position of the country in the regional area Behind Singapore (2nd), the five largest members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)—namely Malaysia (18th, up two), Thailand (32nd, down one), Indonesia (37th, down four), the Philippines (47, up five), and Vietnam (56th, up 12)—all......

Words: 2602 - Pages: 11

Free Essay

Master Plan Indonesia

...MASTERPLAN ACCELERATION AND EXPANSION OF INDONESIA ECONOMIC DEVELOPMENT 2011-2025 R EPUBLIC OF I ND ON ES IA Doc. Wijaya Karya Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development © Copyright Coordinating Ministry For Economic Affairs, Republic of Indonesia Published by Editor Design by : Coordinating Ministry For Economic Affairs : Deputy Minister for Coordinating Infrastructure and Regional Development, Coordinating Ministry For Economic Affairs : IndoPacific Edelman First Published 2011 All Rights Reserved Coordinating Ministry For Economic Affairs, Republic of Indonesia Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development Jakarta: Coordinating Ministry For Economic Affairs, 2011 212 pages; 28 x 30 cm ISBN 978-979-3754-14-7 Masterplan aCCeleratIOn anD eXpansIOn OF InDOnesIa eCOnOMIC DeVelOpMent 2011-2025 Coordinating Ministry For Economic Affairs Republic of Indonesia 6 Masterplan P3EI Abstract Doc. Astra Otoparts Doc. Wijaya Karya Doc. Wijaya Karya Table of Contents Preface from The President of Republic of Indonesia Abstract Historical Breakthrough in the Making of MP3EI 1. The Self-Sufficient, Advanced, Just, and Prosperous Indonesia A. Preface B. Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development C. Indonesia’s Position Within The Regional and Global Dynamics D. Indonesia’s Potential and Challenges E. ......

Words: 70148 - Pages: 281